Tanggapi Aspirasi Anggota, Forkas Siap Bentuk Helpdesk Perijinan
BI – Dalam kunjungan dan penyerapan aspirasi anggota Forum Komunikasi Pengusaha (Forkas) di sejumlah daerah, masih banyak anggota yang mengeluh perihal macetnya perijinan.
Atas hal tersebut MT Junaedy selaku Ketua Umum Forkas mengunjungi berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk mencari solusi atas aspirasi anggota Forkas.
Kamis, (5-1-2023), Sekretariat Forkas, anggota dan beberapa K/L mengadakan Kick Off Meeting Rencana Pembentukan Helpdesk Layanan Perijinan di Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut Junaedy mengatakan, gagasan membentuk helpdesk pelayanan perizinan merupakan ide Forkas bersama K/L.
Helpdesk akan memberikan pelatihan, bantuan serta pelayanan aplikasi terkait perizinan berusaha.
Tim helpdesk pelayanan perijinan nantinya akan memberikan bantuan ketika anggota terkendala dengan beragam aplikasi yang ada.
Beragam aplikasi itu antara lain layanan Online Single Submission (OSS), aplikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), BHUMI (peta daring untuk mengakses data geospasial), GISTARU (Geographic Information Sistem Tata Ruang), dan lain-lain.
Junaedy mengakui, tanggung jawab tim helpdesk ini nanti tidak semudah membalik telapak tangan.
Hal ini seiring terbitnya berbagai peraturan baru yang mempersyaratkan banyak aspek dalam bidang perizinan berusaha.
Walaupun Junaedy sadar rencana ini tidak mudah terwujud, tapi dia yakin bahwa di setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya.
Lebih lanjut, Junaedy memohon dukungan dari K/L dan semua pihak terkait, sebab menurutnya kelancaran pelayanan perijinan berusaha akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pemerintah.
Menanggapi rencana tersebut Hari Ganie selaku Sekjen DPP REI mengatakan bahwa dalam sejumlah agenda rapat kerja daerah serta rapat kerja nasional (Rakernas) REI, banyak catatan kepada DPP REI dari Pengurus DPD REI.
Ada banyak yang harus diintegrasikan sebagai implementasi dari system perijinan yang bersumber dari UU CK dan kini menkadi Perpu Cipta Kerja.
Lebih lanjut, Hari berharap setelah bergulirnya helpdesk layanan perijinan yang telah didukung K/L terkait, maka tidak lagi menyisakan persoalan perizinan berusaha.
Menurut Fitrah Nur selaku Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian PUPR sangat mendukung kelancaran proses perizinan berusaha.
Maka dari itu, ia berharap melalui helpdesk ini dapat memecahkan kebuntuan layanan perizinan di seluruh wilayah di Indonesia.
Pendapat senada disampaikan Andi Maulana selaku Pelaksana Tugas Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya rencana pembentukan helpdesk pelayanan perizinan berusaha.**
