Politik Dan Hukum
Pemprov Jatim Memberlakukan Pembebasan Pajak Selama Dua Bulan
BI-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur (Jatim) memberlakukan pembebasan pajak daerah selama dua bulan, yakni mulai 1 Oktober hingga 30 ...Hakim Cuti Massal untuk Protes Masalah Kesejahteraan
BI-Sebuah gerakan Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan para hakim seluruh Indonesia untuk cuti massal pada 7-11 Oktober 2024 sebagai protes atas ...Syarat Bangun Rumah Sendiri Agar Gak Kena Pajak 2,4% di Tahun 2025
BI-Pajak Pertambahan Nilai (PPN) membangun rumah sendiri atau tanpa kontraktor akan naik menjadi 2,4% jika pajak umum jadi 12% mulai ...Usulan Sri Mulyani Pasti Ditolak Guru, Ini Penyebabnya
BI-Nasib guru bakalan apes jika gagasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani jadi diwujudkan. Ya, lantaran Sri Mulyani mendorong agar mandatory ...GAPMMI Telah Sampaikan Usulan ke Pemerintah Soal PP 28/2024
BI-Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan kepada pemerintah lewat Kementerian Perindustrian perihal penerapan Peraturan ...18 KPM di Kabupaten Sidoarjo Terima Bantuan Beras
BI-Penyaluran bantuan pangan beras terus digenjot Pemkab Sidoarjo. Kali ini disalurkan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 18 desa di ...Jatim Cetak Sejarah Pertama Kali Angka Kemiskinan Tembus 1 Digit, Terbaik Nasional
BI-Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, Jawa Timur berhasil mencatatkan sejarah angka kemiskinan mencapai satu digit yakni ...Family Office Kebijakan Baru yang Mulai Dibahas Pemerintah, Apakah Itu
BI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office ...Ribuan Anggota DPR-DPRD Main Judi Online, Transaksi hingga Miliaran
BI-Ribuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pegawai Sekretariat Jenderal DPR/DPRD terindikasi memainkan judi online. ...UU KIA Disahkan: Cuti Melahirkan Ibu Pekerja Bisa sampai 6 Bulan, Cuti Suami hingga 5 ...
BI-Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak ...
