PLN Dorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Menetapkan Tarif Listrik Tetap
BI – PLN (Persero) bersiap menghadapi keputusan pemerintah dengan menetapkan kebijakan menjaga tetapnya tarif listrik hingga Maret 2024. Langkah ini diambil guna mendukung daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup 13 pelanggan nonsubsidi dan 25 golongan pelanggan bersubsidi.
Meskipun dihadapkan pada tantangan perekonomian global dan fluktuasi harga komoditas, PLN terus berupaya mengoptimalkan efisiensi operasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan listrik yang handal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di sektor ketenagalistrikan untuk menjaga daya saing pelaku usaha, daya beli masyarakat, dan tingkat inflasi.
Dalam keterangan tertulisnya, Jisman menyatakan, “Tarif listrik Januari sampai Maret 2024 diputuskan tetap untuk menjaga daya saing pelaku usaha, menjaga daya beli masyarakat, dan menjaga tingkat inflasi di tahun yang baru.”
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menekankan bahwa PLN terus membangun infrastruktur kelistrikan seperti jaringan transmisi dan distribusi. Langkah ini diambil agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan listrik yang prima.
Dengan kebijakan tarif listrik tetap, Darmawan berharap dapat mendorong daya saing sektor industri dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. PLN juga berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kelistrikan yang optimal.
“Kami terus melakukan efisiensi di segala lini, termasuk digitalisasi di seluruh komponen kelistrikan kami, sehingga operasional kami dapat berjalan optimal. Ini menjadi modal utama kami untuk memberikan pasokan listrik andal sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi,” tegas Darmawan.
Dengan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023, penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan setiap 3 bulan. Hal ini mempertimbangkan faktor nilai tukar mata uang, harga minyak, inflasi, dan HBA sesuai dengan kebijakan DMO Batubara.
