Inovasi Pendanaan: KKP Cari Alternatif untuk Mendukung Program Ekonomi Biru
BI – Skema kerja sama dalam mencari biaya alternatif untuk mewujudkan program prioritas ekonomi biru sedang dieksplorasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL), demikian diungkapkan dalam keterangan Rabu (13/3/2024) oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo.
Kerjasama dengan berbagai mitra dipandang sebagai cara untuk meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak bergantung pada APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Peluang kerjasama tersebut terbuka untuk berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga, Pemda, Perguruan Tinggi, LSM, organisasi profesi, serta peran aktif dalam kerjasama luar negeri, lembaga PBB, dan organisasi internasional lainnya.
Menurut Victor, Ditjen PKRL saat ini bertanggung jawab atas tiga program ekonomi biru, menunjukkan peran strategis dalam mengawal ekologi untuk ekonomi biru yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah pengawalan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional, khususnya untuk sektor kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dewanti juga menjelaskan bahwa pembiayaan alternatif tidak harus berasal dari APBN atau hutang, tetapi ada sumber lain yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan. Contohnya adalah Global Environment Facility (GEF), yang merupakan salah satu opsi mekanisme alternatif pendanaan di luar APBN yang dapat mendukung pencapaian program ekonomi biru KKP.
Lebih lanjut, Laksmi menyebutkan bahwa Indonesia berperan aktif di berbagai forum global dan telah meratifikasi perjanjian lingkungan yang memandatkan mekanisme pendanaan global, dengan GEF menjadi mekanisme pendanaan pertama untuk lingkungan hidup. KKP telah menghasilkan tiga proposal GEF-8 dan satu proposal baru untuk mendukung Coral Bond.
Selain alokasi The System of Transparent Allocation of Resources (STAR), terdapat alokasi pendanaan lain seperti International Water dan Chemical & Waste yang dapat dieksplorasi oleh KKP sebagai sumber pendanaan kegiatan yang mendukung program strategis.
Pada forum diskusi tersebut, selain pendanaan global, juga didorong perlunya memanfaatkan lembaga National Trust Fund untuk menghimpun potensi dana perwakilan yang masih besar dalam mendukung program prioritas.
