Tak Mampu Tahan Lonjakan Harga Minyak, Pemerintah Dikhawatirkan Kerek Harga BBM

BI-Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik dinilai dapat menekan penerimaan negara karena berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi domestik.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengatakan salah satu skenario yang kemungkinan terjadi adalah pemerintah tidak dapat sepenuhnya menanggung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jika minyak dunia melonjak drastis ke level US$ 100- US$ 150 per barel.

Dalam kondisi tersebut, sebagian kenaikan harga BBM akan tetap diteruskan ke konsumen, sementara sebagian lainnya ditahan melalui subsidi.

“Pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh kenaikan harga BBM, tetapi juga tidak mungkin membiarkan semuanya langsung ditransmisikan ke harga domestik. Kemungkinan besar yang dipilih adalah sebagian ditanggung melalui subsidi dan sebagian diteruskan ke harga BBM,” ujar Piter saat ditemui Kontan di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut sangat bergantung pada seberapa besar lonjakan harga minyak dunia dibandingkan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jika lonjakan harga minyak jauh melampaui asumsi awal, maka beban subsidi energi berpotensi meningkat tajam.

Sebagai gambaran, apabila harga minyak melonjak lebih dari dua kali lipat dari asumsi APBN, pemerintah akan kesulitan menanggung seluruh dampaknya melalui subsidi.

“Kalau kenaikan harga minyak sangat tinggi, beban subsidi bisa berkali lipat. Itu tidak mungkin seluruhnya ditanggung pemerintah, sehingga sebagian kenaikan harga pasti akan diteruskan ke harga BBM,” jelasnya.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dua tekanan sekaligus pada perekonomian. Di satu sisi, tambahan subsidi energi akan meningkatkan beban belanja negara. Di sisi lain, kenaikan harga BBM domestik tetap akan mendorong inflasi.

Namun Piter menilai, apa pun skenario yang dipilih pemerintah, perekonomian tetap akan menghadapi tekanan karena konflik geopolitik juga dapat mengganggu perdagangan global dan rantai pasok.

“Bahkan kalau pemerintah menanggung seluruh kenaikan harga BBM melalui subsidi sekalipun, perekonomian tetap akan terganggu karena ada jalur transmisi melalui perdagangan global yang bisa memperlambat ekonomi,” katanya.

Perlambatan aktivitas ekonomi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan aktivitas perdagangan.

Menurut Piter, risiko tersebut semakin besar karena target penerimaan negara pada 2026 dipatok cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

“Target penerimaan kita di 2026 cukup tinggi, naik sekitar 30% dari 2025. Dalam kondisi ekonomi yang melambat, kemungkinan besar target penerimaan itu akan terganggu,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga berpotensi menghadapi peningkatan belanja akibat tambahan subsidi energi. Kombinasi penurunan penerimaan dan kenaikan belanja tersebut akan memperlebar defisit anggaran.

“Belanja naik, penerimaan turun. Artinya defisit akan melebar. Tinggal seberapa besar pelebarannya yang harus benar-benar dihitung secara hati-hati oleh pemerintah,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu merespons situasi tersebut dengan kebijakan fiskal yang tepat agar tekanan terhadap APBN tetap dapat dikelola dengan baik. ***