Khofifah: Hambatan Investasi di Jatim Kepastian Lahan
BI-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut kepastian lahan masih menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan untuk meningkatkan investasi di Jawa Timur.
Hal itu disampaikan Khofifah saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6/2026).
“Ada PR yang sangat mendasar untuk investasi khususnya kepastian lahan. Sinergi di antara kita, horizontal dan vertikal harus sangat nyambung,” kata Khofifah.
Menurut dia, penyelesaian persoalan lahan membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Percepat Penyelesaian Tata Ruang
Khofifah mengatakan percepatan harmonisasi tata ruang menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat daya tarik investasi di Jawa Timur.
Pemerintah daerah, kata dia, akan mempercepat penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sekaligus menyinkronkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Ini diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah serta meningkatkan daya saing investasi Jawa Timur,” ujarnya.
Selain pembenahan tata ruang, Pemprov Jawa Timur juga mempercepat pengembangan kawasan industri beserta infrastruktur penunjangnya.
Khofifah mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat program Investment Project Ready to Offer (IPRO), promosi investasi, serta optimalisasi potensi unggulan di setiap daerah.
“Melalui strategi ini, pemerintah daerah menyiapkan proyek-proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor dengan berbasis pada keunggulan dan potensi unggulan masing-masing daerah,” ungkapnya.
Perkuat Kepastian Berusaha
Khofifah menambahkan, pemerintah provinsi juga berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui percepatan penyelesaian berbagai hambatan investasi.
Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, mekanisme debottlenecking, serta implementasi Deklarasi Anti Premanisme untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan investor.
“Kita akan pastikan supaya investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengapresiasi penyelenggaraan Forum HLM yang telah memasuki tahun ketiga.
Menurut dia, Bank Indonesia akan terus mendukung forum tersebut sebagai wadah untuk melahirkan berbagai terobosan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“TP2ED, TPAKD, dan Forum Investasi adalah pilar penting yang kemudian diimplementasikan ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur supaya bisa menghasilkan kesepakatan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ibrahim.***
