Wagub Emil Dardak Ungkap Penyebab Antrean BBM Bersubsidi Mengular di SPBU

BI-Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak angkat bicara mengenai fenomena antrean panjang masyarakat yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU yang terdapat di wilayah setempat, seperti Jember, Blitar, Malang, Pamekasan, hingga Surabaya.

Emil menyebut pasokan BBM ke SPBU di wilayah Provinsi Jawa Timur mengalami hambatan karena dinamika arus distribusi serta kendala teknis lalu lintas pengiriman pasokan, khususnya di jalur Baluran menuju Ketapang.

Ia bahkan juga menjalin koordinasi langsung dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero), terkhusus Komisaris Utama Mochamad Iriawan atau Iwan Bule agar distribusi BBM Jatim dapat kembali normal.

“Saya sudah menghubungi Pak Iwan Bule (Mochamad Iriawan). Jadi kalau waktu yang lama itu kan hanya terjadi di Jember, dan itu berkaitan dengan tersumbatnya lalu lintas di jalur Baluran ke Ketapang. Kali ini saya telah menghubungi Pertamina, dan Pertamina menyampaikan kan yang Bali Pak Dirut sudah turun tangan langsung. Nah, mereka juga enggak tutup mata terhadap [antrean panjang] yang Jawa Timur,” beber Emil, Jumat (16/10/2026).

Emil menekankan antrean panjang yang terjadi tersebut bukan disebabkan oleh menipis atau kosongnya pasokan BBM bersubsidi yang disebutnya dijatah secara tahunan.

“Jadi apakah ini terkait dengan [pasokan menipis] ‘kan tiap tahun tuh sebenarnya ada kuota berapa yang BBM subsidi. Disampaikan bahwa saat ini belum bisa dideklarasikan bahwa kuota habis, bukan itu alasannya. Nah maka kita apresiasi teman-teman Pertamina yang lagi kerja keras untuk memulihkan pasokan,” ungkap Emil.

Emil menjelaskan Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) guna memastikan kelancaran suplai BBM ke berbagai daerah terdampak. Pihaknya juga mencermati dampak kendala logistik dan lalu lintas di jalur timur yang sempat memicu keterlambatan pengiriman ke wilayah Jember dan sekitarnya.

Emil menyebut pihaknya telah bertindak pro-aktif dan siap sedia dalam upaya membantu Pertamina sesuai dengan koridor kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Namun demikian, ia mengaku pihak perseroan belum menyampaikan hal mendetail mengenai upaya yang dapat dikerjasamakan dalam memulihkan pasokan BBM bersubsidi di daerah.

“Biasanya, kalau misalnya ada perlu beberapa koordinasi operasionalnya SPBU atau juga bahaya panic buying pasti kami dikasih tahu. Kali ini, mereka tidak minta apa-apa dari kita. Mereka sudah bekerja keras. Jadi, kami selalu nanya ruang, peran pemda apa di sini? Karena ‘kan kita juga enggak kemudian lempar bola ke sana, kali aja ada ruang bagi pemda. Khusus yang ini mereka tidak menyampaikan hal spesifik apa yang menjadi peran pemda,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan fenomena antrean yang terjadi di SPBU wilayah selatan Jawa Timur tersebut salah satunya dipicu oleh penyesuaian pola distribusi imbas pola migrasi konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi menuju BBM bersubsidi.

“Kita sama-sama pahami bahwa ada peralihan konsumsi dari produk non-subsidi seperti Pertamax ke bersubsidi seperti Pertalite. Tentunya ini menjadi jumlah yang perlu kita sesuaikan ulang pada saat kita merencanakan pengiriman ke masing-masing SPBU,” ujar Ahad, Kamis (15/10/2026).

Untuk mengurai antrean di SPBU yang berlokasi di ruas jalan padat dan sempit, Ahad menyebut Pertamina telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan dinas perhubungan (Dishub) wilayah setempat. Langkah tersebut dilakukan agar antrean kendaraan di SPBU tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas sekitar.

“Untuk mengurai antrean, terutama untuk wilayah SPBU yang berada di lokasi jalan yang strategis, ruasnya sempit gitu ya, kami dibantu oleh aparat penegak hukum, Satlantas Polres terdekat, dan juga Dishub untuk memastikan bahwa antrean kendaraan yang menuju SPBU tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya,” ungkap dia.***

Selain itu, Ahad menyebut Pertamina juga telah menerjunkan petugas marshall di lokasi SPBU yang terpantau padat untuk mengatur keteraturan antrean serta mempercepat proses pengisian BBM kendaraan bermotor.

“Kemudian kami juga menyediakan marshall untuk mengatur antrean supaya lebih tertib dan rapi di area SPBU, dan juga bisa memperlancar percepatan pengisian per kendaraannya,” lanjutnya.

Ia menyatakan perseroan juga berkomitmen secara rutin melakukan evaluasi kebutuhan BBM di lapangan dengan memanfaatkan sistem pemantauan ketersediaan stok di seluruh SPBU secara real-time yang terintegrasi langsung dengan terminal pasokan. Ahad menjelaskan SPBU yang mengalami lonjakan permintaan tinggi akan menjadi prioritas utama pengiriman pasokan oleh pihaknya.

“Kami punya sistem yang memantau secara real-time ketersediaan stok produk BBM di SPBU untuk semua produk, dan itu terintegrasi dengan sistem kami di terminal. Jadi, kami memastikan bahwa SPBU-SPBU yang memiliki peningkatan permintaan lebih tinggi dibanding yang lainnya menjadi prioritas untuk diutamakan pengiriman dari terminal ke SPBU tersebut. Tentunya alokasi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat,” papar dia.***