Cukai Rokok Urung Naik, Sampoerna (HMSP) Pastikan Keberlangsungan 90.000 Pekerja dan 22.500 Mitra Petani

0
19

BI-Emiten rokok PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (HMSP) mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan moratorium kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) serta konsistensi dalam pemberantasan rokok ilegal.

Kebijakan tersebut dinilai perseroan dapat menjadi fundamen penting dalam menjaga keberlangsungan dan ekosistem industri padat karya tembakau yang terdiri dari 90.000 tenaga kerja.

Presiden Direktur Sampoerna Ivan Cahyadi mengatakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan memerlukan lingkungan operasional yang kondusif serta stabil, utamanya di tengah ketidakpastian situasi ekonomi dan geopolitik global.

“Secara keseluruhan, resiliensi ekonomi, kebijakan yang adil dan berimbang menjadi fondasi yang sangat penting bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Kondisi lingkungan operasional yang kondusif inilah yang memungkinkan perusahaan seperti Sampoerna untuk terus berinvestasi serta menciptakan nilai tambah di ekosistem yang lebih luas,” kata Ivan dalam Paparan Publik (Public Expose) di Head Office HM Sampoerna Rungkut Industri, Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Ivan menyatakan urungnya implementasi kenaikan cukai hasil tembakau pada 2026 tersebut sangat bermanfaat terhadap keberlangsungan ekosistem industri hasil tembakau (IHT) yang bersifat padat karya, termasuk seperti yang dijalankan Sampoerna.

“Bagi industri padat karya seperti kami, keputusan ini sangatlah berarti karena banyak petani, ribuan pekerja, mitra usaha, dan toko ritel yang keberlangsungannya sangat berkaitan erat dengan industri,” kata dia dilansir surabaya.bisnis.com.

Ia memerinci ekosistem usaha perseroan saat ini telah menyerap sekitar 90.000 lapangan pekerjaan dan bermitra dengan 22.500 petani tembakau dan cengkeh di seluruh Indonesia.

Dari sisi manufaktur, Ivan menjelaskan perseroan telah mengoperasikan sembilan fasilitas produksi, termasuk enam pabrik sigaret kretek tangan (SKT). Tak hanya itu, Sampoerna juga menggandeng 43 Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang dimiliki dan dikelola pengusaha lokal serta koperasi di 35 kabupaten/kota di Pulau Jawa.

“Dengan standar Good Agricultural Practices, kami mendukung para petani mulai dari proses penanaman hingga proses panen, di mana program Pedoman Tenaga Kerja Pertanian menekankan penerapan dan peningkatan standar kerja petani, termasuk di dalamnya aspek kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan petani di sepanjang rantai pasok kami,” beber Ivan.

Berdasarkan studi Universitas Airlangga (Unair) pada 2022, Ivan menjelaskan efek berganda yang dihasilkan dari aktivitas produksi pabrik SKT milik Sampoerna mencapai 3,8 kali lipat. “Artinya apa? Artinya setiap rupiah yang ter-spend di sana mendapatkan hasil 3,8 kali lipat terhadap ekonomi di sekitar pabrik tersebut,” ungkap dia.

Selain itu, Ivan mengatakan sebanyak 76,9% warga di sekitar pabrik SKT milik Sampoerna mengaku memperoleh manfaat langsung dari kehadiran industri di wilayah setempat, mulai dari peluang kerja hingga peningkatan taraf ekonomi.

Selain kepastian tarif cukai yang tidak naik, Ivan juga menyoroti langkah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menertibkan peredaran dan perdagangan rokok ilegal.

“Penegakan ini tentunya membantu melindungi konsumen dan penerimaan negara, sekaligus mendukung persaingan usaha yang sehat bagi para pemain industri legal dan tentunya ekosistem yang bergantung pada industri ini,” tutur dia.

Lebih lanjut, Ivan menyebut iklim usaha yang kondusif juga membuka peluang bagi perseroan dalam melakukan investasi serta menciptakan nilai tambah bagi roda perekonomian nasional.

Berdasarkan penelitian Litbang Kompas pada 2025, Ivan menjelaskan dampak ekonomi berganda (multiplier effect) atas aktivitas usaha Sampoerna tercatat mencapai Rp204,1 triliun per tahun atau setara dengan 1% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Nah, di balik dampak ekonomi tersebut terdapat tentunya ekosistem yang menjangkau rantai nilai secara keseluruhan,” ucap dia.

Senada, Direktur HM Sampoerna Rianto Hartono mengatakan komitmen perseroan dalam melakukan penyerapan tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan performa bisnis HMSP yang solid serta sokongan dari pemerintah selaku regulator dalam menciptakan iklim bisnis dan investasi yang berkelanjutan.

“Akhirnya komitmen dan tanggung jawab bersama, kalau saya mungkin boleh sampaikan begitu ya. Kenapa? Karena kita mungkin dari perusahaan, dari karyawan, dari ekosistem sendiri, tapi juga kita meminta dukungan penuh dari pemerintah untuk peraturan yang adil dan berimbang karena ini akan juga membantu industri hasil tembakau untuk tetap berpartisipasi atau eksisnya,” ucap Rianto.***

Leave a reply