BPS: Angka Kemiskinan di Kota Malang Turun Jadi 4,26 Persen

BI – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang mencatat bahwa angka kemiskinan di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, pada Maret 2023 tercatat mengalami penurunan menjadi 4,26 persen.

Kepala BPS Kota Malang Erny Fatma Setyoharini dalam jumpa pers secara virtual di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu mengatakan bahwa pada 2023, angka kemiskinan di Kota Malang turun 0,11 poin jika dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar 4,37 persen.

“Ada penurunan 0,11 poin, ini melegakan. Mengingat hal ini merupakan indikator pencapaian kinerja pemerintah daerah,” katanya.

Erny menjelaskan dengan angka kemiskinan di Kota Malang tercatat sebesar 4,26 persen tersebut, maka ada sebanyak 37,78 ribu orang di wilayah tersebut yang berada pada kategori miskin.

Menurutnya, orang yang masuk kategori miskin adalah apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Untuk wilayah Kota Malang, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp674.660 per kapita per bulan.

“Pengendalian inflasi juga penting dalam menjaga penduduk yang berada di atas garis kemiskinan, agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan,” katanya.

BPS Kota Malang mencatat, dalam kurun waktu dua tahun terakhir terutama pascapandemi virus corona, angka kemiskinan di Kota Malang terus mengalami penurunan.

“Pada 2021, angka kemiskinan berada di 4,26 persen, dan turun pada 2022 menjadi 4,37 persen. Saat ini, kembali turun menjadi 4,26 persen,” katanya.

Ia menambahkan indikator kemiskinan lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan yang tercatat sebesar 0,76 poin, turun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,00 poin.

Penurunan indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin semakin dekat dari garis kemiskinan. Sementara, indeks keparahan kemiskinan tercatat sebesar 0,18 poin, yang juga turun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,34 poin.

“Penurunan itu mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin tidak terlalu jauh,” katanya.

Laporan BPS tersebut, lanjutnya, diharapkan menjadi sinyal bagi pemerintah daerah setempat untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam upaya menekan angka kemiskinan. Selain itu, data tersebut juga dipergunakan agar program yang disiapkan bisa tepat sasaran.

Berdasarkan catatan BPS Kota Malang, penurunan angka kemiskinan Kota Malang tersebut dipengaruhi pulihnya kondisi ekonomi pascapandemi COVID-19, perhatian pemerintah daerah terhadap sektor ekonomi kreatif, realisasi penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) yang tepat sasaran, dan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.**