Good Governance: Komitmen Gubernur Khofifah untuk Jatim
BI – Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa Monitoring Center of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 telah mencapai prestasi di atas rata-rata nasional.
Saat Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2024 yang diselenggarakan secara daring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (29/1/2024) di gedung negara Grahadi, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa data sementara dari KPK mencatat MCP Pemprov Jatim 2023 mencapai angka 92, sedangkan rata-rata nasional berada di angka 75.
Sementara itu, data SPI yang dirilis KPK menunjukkan peningkatan untuk Jatim di angka 75,33, naik 2,22 poin dari tahun 2022 yang mencapai 73,11, sedangkan SPI nasional tahun 2023 berada di angka 70,97.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang turut serta dalam rapat tersebut, mengapresiasi hasil data tersebut sebagai bukti penerapan good governance dan clean government di Jatim. Ia menekankan bahwa ada delapan area pengukuran MCP yang membuat Jatim unggul dari rerata nasional, termasuk perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Dalam hal SPI, tujuh elemen pengukuran seperti transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta sosialisasi antikorupsi, juga menunjukkan prestasi Jatim di atas rata-rata nasional.
Meskipun kedua indikator tersebut mencapai prestasi yang lebih tinggi dibanding nasional, Gubernur Khofifah tetap mengajak semua elemen di Pemprov Jatim untuk meningkatkan komitmen terus melakukan pembenahan demi menciptakan good governance dan clean government yang transparan, akuntabel, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada KPK atas sinergi dan arahan dalam mencegah celah korupsi di Pemprov Jatim. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jatim tidak akan berpuas diri dan akan terus melakukan pembenahan demi menciptakan good governance dan clean government yang nyata.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK-RI Bahtiar Ujang Purnama memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim atas langkah-langkah perbaikan dalam tata kelola pemerintahan untuk mencegah korupsi. Ia juga mencatat bahwa upaya penindakan di Jatim turun pada tahun 2023, menunjukkan perbaikan dalam upaya pencegahan korupsi di pemerintahan.
Bahtiar juga memberikan peringatan terhadap potensi korupsi yang harus diwaspadai dan dicegah di antaranya Proses Perencanaan dan Penganggaran, Penggunaan Belanja dan Pendapatan APBD, Pemberian Rekomendasi Teknis Terhadap Perizinan, serta Jual Beli Jabatan. Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga memperkenalkan Pelaksana Satuan Tugas dari KPK yang bertanggung jawab di Jatim.
Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Khofifah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Inspektur Provinsi Jawa Timur Hendro Gunawan, dan beberapa Kepala OPD Pemprov Jatim.
