HET Minyakita Bakal Naik, DPR Ingatkan Ancaman Permainan Harga dan Penimbunan
BI-Rencana Pemerintah untuk merevisi Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita menuai kritik dari DPR RI.
Nasim Khan Anggota Komisi VI DPR mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi memicu lonjakan harga di pasar jika tidak diiringi pengawasan yang ketat.
Menurut Nasim, kondisi saat ini menunjukkan harga Minyakita sudah melampaui HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Berdasarkan data pemantauan pasar per awal Mei 2026, harga rata-rata nasional bahkan telah menembus Rp15.915 per liter.
“Ini menunjukkan bahwa dengan HET saat ini saja, harga di pasaran sudah melampaui batas. Jika HET dinaikkan tanpa pengawasan, dikhawatirkan harga akan semakin tidak terkendali,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Dia juga melihat disparitas harga di sejumlah daerah. Di Pekanbaru, harga Minyakita dilaporkan menembus Rp20 ribu per liter, sementara di Cirebon bahkan mencapai Rp21 ribu per liter.
Nasim menilai, Pemerintah tidak bisa hanya beralasan pada kenaikan harga crude palm oil (CPO) atau biaya produksi. Dia menegaskan, stabilitas harga minyak goreng rakyat merupakan tanggung jawab negara, terutama karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.
“Minyakita ini menyangkut ketahanan pangan rumah tangga. Pemerintah harus memastikan harganya tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan potensi praktik penimbunan yang dapat memperparah kelangkaan dan mendorong harga semakin tinggi. Karena itu, pengawasan distribusi harus diperketat hingga ke lapangan.
“Jangan sampai ada pihak yang menimbun demi keuntungan pribadi. Pemerintah harus hadir dan menindak tegas praktik seperti ini,” katanya.
Nasim turut menyoroti dampak kenaikan harga terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada Minyakita sebagai bahan baku produksi.
“Kalau harga terus naik, beban produksi UMKM akan semakin berat. Ini bisa mematikan usaha mereka,” ujarnya.
Legislator dari PKB itu mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan intervensi, termasuk skema subsidi, agar harga tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat luas.
“Minyakita sejatinya hadir untuk membantu rakyat kecil. Pemerintah perlu memastikan tujuan itu tetap tercapai,” pungkasnya.***
