Politik Dan Hukum
Satgas Pangan Jatim Bongkar Kasus Beras Oplosan di Sidoarjo, Sehari Produksi 14 Ton
BI-Polda Jawa Timur (Jatim) melalui Satgas Pangan Polresta Sidoarjo, mengungkap kasus beras premium oplosan tidak sesuai standar mutu dan label halal secara ...Pemerintah Klarifikasi Isu Pajak Hajatan
BI-Pemerintah membantah isu terkait rencana pengenaan pajak terhadap sumbangan dalam sebuah acara pernikahan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, bahwa tidak ...Bansos Juli 2025 Naik Jadi Rp1 Juta, Ini Syaratnya
BI-Bansos Juni–Juli 2025 naik menjadi Rp1 juta, ini syaratnya. Pemerintah memberikan tambahan bantuan sosial (bansos) untuk periode Juni dan Juli 2025. Keluarga ...Warga Bisa Dapat Layanan Keuangan Super Mikro dari Himbara Lewat Kopdes Merah Putih
BI-Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) akan mendorong jangkauan dari bank Himpunan Bank Negara (Himbara) di ...Wacana Kenaikan Iuran pada Tahun 2026, BPJS Kesehatan Sudah Memasukkan dalam Skenario
BI-Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan kalkulasi ihwal wacana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada ...Menteri Sosial Bakal Coret Penerima Bansos yang Main Judol
BI-Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pihaknya akan mencoret 500.000 penerima bansos yang terindikasi bermain judi online (judol). Gus Ipul ...DPR Heran, Duit Negara Ngalir Terus Masalah Lumpur Lapindo Tidak Beres Juga
BI-Sudah 18 tahun berlalu sejak tragedi Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, tapi penanganannya belum juga tuntas. Padahal, anggaran penanganan lumpur ini ...DPR Sarankan Cukai Minuman Manis Berlaku Semester II 2025
BI-Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Kementerian Keuangan untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada semester II-2025. Upaya ini ...Kementerian ATR/BPN Bantah Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara Mulai 2026
BI-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantah kabar bahwa tanah yang tidak bersertifikat seperti girik dan verponding akan diambil negara ...Hapus Outsourcing, Prabowo Bakal Pertemukan Buruh dengan 150 Pimpinan Perusahaan
BI-Presiden Prabowo Subianto bakal meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk menindaki praktik outsourcing. Di sisi lain, RI 1 juga tidak ingin kehilangan ...
