Politik Dan Hukum
DPR: Penerapan PPN 12 Persen Tak Bisa Ditunda, tapi Masih Bisa Dikaji
BI-Cucun Ahmad Syamsurijal Wakil Ketua DPR RI mengatakan, penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang akan dilakukan per 1 Januari ...HM Arum Sabil: Jangan Sampai Ada Diskriminasi Dalam Penghapusan Piutang Macet Petani dan Nelayan
BI-HM Arum Sabil Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur (HKTI Jatim) mengatakan kebijakan pemerintah soal penghapusan piutang macet akan jadi ...Asuransi TPL Kendaraan Mulai Wajib Tahun Depan, Jasaraharja Putera: Premi dari Rp20.000
BI-PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third ...Selain Temu, Menkominfo Juga Khawatirkan Aplikasi Shein Rusak Ekosistem UMKM Nasional
BI- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan aplikasi Temu bukan satu-satunya aplikasi lokapasar (market place) yang keberadaannya mampu mengancam ...Pemprov Jatim Memberlakukan Pembebasan Pajak Selama Dua Bulan
BI-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur (Jatim) memberlakukan pembebasan pajak daerah selama dua bulan, yakni mulai 1 Oktober hingga 30 November 2024 ...Hakim Cuti Massal untuk Protes Masalah Kesejahteraan
BI-Sebuah gerakan Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan para hakim seluruh Indonesia untuk cuti massal pada 7-11 Oktober 2024 sebagai protes atas masih rendahnya ...Syarat Bangun Rumah Sendiri Agar Gak Kena Pajak 2,4% di Tahun 2025
BI-Pajak Pertambahan Nilai (PPN) membangun rumah sendiri atau tanpa kontraktor akan naik menjadi 2,4% jika pajak umum jadi 12% mulai tahun depan. ...Usulan Sri Mulyani Pasti Ditolak Guru, Ini Penyebabnya
BI-Nasib guru bakalan apes jika gagasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani jadi diwujudkan. Ya, lantaran Sri Mulyani mendorong agar mandatory spending 20 ...GAPMMI Telah Sampaikan Usulan ke Pemerintah Soal PP 28/2024
BI-Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan kepada pemerintah lewat Kementerian Perindustrian perihal penerapan Peraturan Pemerintah (PP) ...18 KPM di Kabupaten Sidoarjo Terima Bantuan Beras
BI-Penyaluran bantuan pangan beras terus digenjot Pemkab Sidoarjo. Kali ini disalurkan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 18 desa di tiga kecamatan. ...
