Membuka Rakernas APPSI, Jokowi Bahas Masalah Penting

BI – Seluruh pemerintah provinsi yang masuk dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Kamis, 23/2/2023, menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Ballroom Novotel Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur.

Rakernas tersebut mengambil tema “Menyongsong Pemerintah Baru Pasca Pilpres 2024” dan dibuka secara langsung oleh oleh Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pembukaan Rakernas tersebut Isran Noor selaku Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan kontribusi rakyat Kaltim untuk bangsa ini dan untuk kemajuan bersama.

Seperti rilis pada laman resmi Sekretariat Kabinet, Jokowi dalam sambutannya menyoroti beberapa masalah penting yang harus diperhatikan oleh para pimpinan pemerintah provinsi.

Pertama, Jokowi menyoroti perihal konsumsi masyarakat yang pada tahun 2022 yang cenderung masih rendah.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan bahwa masyarakat di tahun 2022 masih menahan untuk berbelanja dan lebih memilih untuk menyimpan di bank. Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, di tahun 2022 ada Rp. 690 Triliun dana masyarakat yang disimpan di bank.

Di tahun 2023 ini, Jokowi mendorong agar masyarakat mau membelanjakan uangnya untuk belanja di warung, makan di warung dan lain sebagainya.

Hal ini ditujukan supaya uang Rp. 690 Triliun itu terus berputar sehingga bisa menggerakkan perekonomian.

Kedua, Jokowi juga menyoroti tentang perizinan event seni dan olahraga yang kurang cepat. Jokowi bahkan memerintahkan kepada Kapolri untuk mengeluarkan izin minimal satu bulan sebelumnya. Jokowi pun meminta agar Pemerintah Daerah juga bisa memberikan izin satu bulan sebelumnya.

Ketiga, Jokowi meminta supaya semua wisata, wisata desa, wisata di daerah tidak hanya untuk dibuka tetapi juga diperbaiki dan dipromosikan. Agar masyarakat datang ke tempat itu dan membelanjakan uangnya ke UMKM di lokasi wisata tersebut.

Dengan dicabutnya PPKM di akhir tahun 2022 yang lalu, serta dibukanya tempat wisata, tempat hiburan, adanya event seni dan olahraga, diharapkan perekonomian di masyarakat terus bergerak dan UMKM bisa tumbuh yang nantinya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Keempat, Jokowi mendorong semua daerah untuk melakukan hilirisasi di semua bidang, tidak hanya di bidang pertambangan dan minerba saja tetapi juga di bidang lain seperti perikanan, pertanian, perkebunan dan lainnya.

Jokowi juga mencontohkan hilirisasi yang dilakukan Thailand pada produk kelapa dengan coco thumb nya.

Mereka berhasil memberikan nilai tambah pada produk kelapa hanya dengan mengupas sedikit dan memberi kemasan yang menarik sehingga harga jual bisa naik hingga tiga kali lipat.

Kelima, Jokowi menyoroti stok pangan terutama produksi beras. Jokowi meminta masing-masing kepala daerah untuk memperhatikan stok dan harga pangan di daerahnya masing-masing. Jika ada kekurangan, kepala daerah diminta segera berkolaborasi dengan daerah lain yang surplus.

Keenam, Jokowi meminta agar di tahun 2023 nilai belanja produk dalam negeri ditingkatkan. Ada sekitar Rp. 1.100 Triliun dan di tahun 2022 hanya direalisasikan Rp. 762 Triliun.

Jokowi meminta agar daerah mau membelanjakan APBD-nya untuk membeli produk dalam negeri.

Ketujuh, Jokowi mengingatkan kembali tentang pentingnya iklim investasi. Lebih lanjut Jokowi meminta semua kepala daerah agar cek kembali mengenai kemudahan perizinan. Digitalisasi perizinan di daerah perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kecepatan dalam mengurus perizinan.

Kedelapan, Jokowi kembali mengingatkan mengenai stunting agar terus ditekankan kepada para Bupati dan Walikota untuk dicek betul-betul. Khususnya pada daerah yang angkanya masih tinggi harus dilihat dan dimonitor, dipastikan harus ada penurunan setiap tahunnya.

Terakhir, tentang tenaga honorer yang masih banyak di beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota. Jokowi menyampaikan bahwa hal tersebut masih digodok oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dicarikan jalan tengahnya.**