UMP Jatim 2027 Ditetapkan Jadi Rp2,7 Juta, Naik Rp280 Ribu

0
7

BI-Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur (Jatim) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim tahun 2027 sebesar Rp2.730.000.

Penetapan ini seperti yang terterta dalam SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027, yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026.

Selain itu, penetapan ini menunjukkan adanya kenaikan UMP sebesar Rp283 ribu, jika dibanding tahun 2025 yang hanya sebesar Rp2.446.880.

Menurut Khofifah, kebijakan pengupahan tahun 2027 disusun dengan memperhatikan kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.

Dalam proses penghitungan, sejumlah indikator ekonomi menjadi pertimbangan, di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jatim. Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi perhatian dalam kebijakan pengupahan.

Berdasar estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan. Dengan penetapan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL 2026 meningkat menjadi 72,94 persen, dari sebelumnya 65,38 persen pada 2026.

“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” kata Khofifah dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Dengan ditetapkannya UMP Jatim, maka dalam poin a, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

“Kemudian poin b, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP. Dalam hal pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya.****

Leave a reply