UU Atur Dana Pesangon: Tolak Setoran, Perusahaan Bakal Ditutup

0
5

BI-Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan dana cadangan pesangon dari perusahaan, akan dikelola oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Aturan ini mulai berlaku Oktober 2027, namun perusahaan sudah diminta siap dari sekarang.

Aturan ini diberlakukan seiring terbitnya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Nantinya, dana pesangon pekerja itu akan dikelola terpusat di bawah lembaga pengelola DCP yang ditunjuk pemerintah.

“Semua dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangannya, Sabtu kemarin.

Berikut aturan tertulis mengenai Dana Pesangon berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026. Dana cadangan pesangon mulai tertulis pada pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026.

“Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja.” tulis pasal 253.

Pada ayat penjelasan, dana cadangan pesangon ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja/buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan Pekerja/Buruh belum diikutsertakan dalam program pensiun.

“Dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga pemerintah.” tulis pasal 253 poin 3. Sementara itu pada poin 4, UU menjelaskan ketentuan ini dikecualikan bagi Pengusaha pada usaha mikro dan kecil.
Sanksi

Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon ini juga mengatur tentang sanksi perusahaan yang tidak mengikuti aturan.

Pada poin 5 di ayat yang sama, pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan atau pencabutan perizinan berusaha.

Dalam penjelasan lainnya, Indah Anggoro menjelaskan ketentuan mengenai dana pesangon yang sudah lebih dahulu dikelola perusahaan melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), masih menunggu aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Dia hanya menegaskan pengelolaan DCP nantinya tidak dapat dilakukan oleh Dapen atau DPLK milik masing-masing perusahaan. Sebab, UU Nomor 27 Tahun 2026 mengamanatkan pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah.

“Undang-undang ini pesannya adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Semua ngumpul di satu lembaga pemerintah ini,” tegasnya.

Indah meminta perusahaan mulai mendata secara rinci, mulai dari jumlah pekerja hingga kondisi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pesangon.***

Leave a reply