Menteri Investasi: Dominasi Teknologi Tinggi Sebabkan Rasio Serapan SDM Tidak Seimbang dengan Investasi
BI – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa rasio investasi dan serapan tenaga kerja tidak seimbang karena investasi saat ini didominasi oleh teknologi tinggi.
Hal ini ia sampaikan dalam paparan realisasi investasi triwulan I 2023 yang dilakukan di Jakarta pada hari Jumat.
Menurut Bahlil, fokus investasi pada sektor hilirisasi menyebabkan penggunaan mesin dan otomatisasi yang tinggi, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.
Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan upaya “blending” atau menggabungkan bagian-bagian pekerjaan yang masih memerlukan tenaga kerja agar tetap dipertahankan.
Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung pengembangan sektor UMKM yang dinilai mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Meskipun investasi yang masuk ke Indonesia saat ini cenderung berbasis teknologi tinggi, pemerintah tetap berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Data dari Kementerian Investasi menunjukkan bahwa realisasi investasi di triwulan I 2023 mencapai Rp328,9 triliun dan berhasil menyerap 384.892 orang tenaga kerja Indonesia.
Meskipun serapan tenaga kerja tumbuh tipis sejak 2019, hal ini sejalan dengan kenaikan realisasi investasi pada periode yang sama.
Sejak tahun 2019, serapan tenaga kerja langsung dari realisasi investasi tidak pernah mencapai target 2,7 hingga 3 juta orang per tahun sebagaimana yang diatur dalam UU Cipta Kerja.
Pada tahun 2019, total tenaga kerja yang terserap dari realisasi investasi sebanyak 1,03 juta orang; pada tahun 2020 sebanyak 1,16 juta orang; pada tahun 2021 sebanyak 1,2 juta orang; dan pada tahun 2022 sebanyak 1,3 juta orang.
Bahlil menyatakan bahwa idealnya, investasi yang dilakukan harus padat karya sehingga nominal angka investasi berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja.
Namun, investasi yang masuk ke Indonesia saat ini didominasi oleh teknologi tinggi sehingga hal ini tidak terjadi secara otomatis.
Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia melalui berbagai upaya yang dilakukan.**
