Pengusaha Kratom Sambangi DPR, Minta Aturan Dagangnya Diperjelas

BI-Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Perkrindo) bertemu Komisi IV DPR. Pertemuan ini membahas mengenai permasalahan tata niaga komoditas kratom, termasuk kaitannya dengan ekspor.

Ketua Umum Perkrindo Yosef mengatakan, pemerintah belum memiliki regulasi yang jelas dalam mengatur komoditas kratom. Padahal ia menyebut kratom berdampak signifikan baik pada perekonomian, lingkungan, sosial, hingga kesehatan.

“Komoditas kratom berdampak signifikan pada perekonomian, kebudayaan, lingkungan sosial, kesehatan,” katanya dalam audiensi dengan Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Dengan belum jelasnya hukum yang mengatur tata niaga kratom, jelas dia, pengusaha sulit mendapatkan akses ke perbankan. Komoditas ini juga belum diakui pemerintah sehingga belum ada dana APBN yang dianggarkan untuk pengembangan kratom.

Sebelumnya, Komoditas kratom dinilai sangat menguntungkan petani. Bahkan, pemerintah saat ini berencana untuk mengatur tanaman yang masuk dalam salah satu kategori narkotika itu.

Hal ini terungkap usai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hari ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan pertemuannya dengan Jokowi membahas soal tata niaga kratom.

Zulhas sendiri mengatakan petani asal Kalimantan Barat untung besar karena perdagangan kratom. Menurutnya, pemerintah akan menata perdagangan kratom.

“Ya laporan pekerjaan, antara lain laporan mengenai jenis tanaman kratom. Itu kan menguntungkan petani di Kalimantan Barat, jadi untuk ditata perdagangannya,” ujar Zulhas kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Sayangnya Zulhas tak mau merinci penataan seperti apa yang akan dilakukan, termasuk soal potensi ekonomi dari kratom. “Ya belum (dihitung), baru akan ditata ya,” katanya.**