Family Office Kebijakan Baru yang Mulai Dibahas Pemerintah, Apakah Itu

BI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (01/07/2024). Lantas apa itu ‘Family Office’ yang digagas pemerintah? Benarkah orang kaya akan bebas pajak lewat skema ini?

Skema family office merujuk pada gagasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, merujuk pada sistem yang membolehkan orang kaya dari luar negeri menempatkan uang mereka di Indonesia. Bahkan, dia telah berdiskusi dengan enam konsultan untuk finalisasi rencana pembangunan family office di Bali.

Uang milik orang kaya dengan jumlah miliaran dolar AS yang ditempatkan di family office itu, kata Luhut, tidak akan dikenakan pajak. Sebaliknya, uang dari keluarga kaya yang dikelola melalui family office ini akan memperkuat cadangan devisa dalam negeri.

Salah satu menteri yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Dia hadir di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 09.00 WIB.

“Iya, ada undangan untuk membahas penguatan ekonomi dan keuangan kita, salah satunya mengenai family office. Nanti akan dilaporkan,” kata Sandiaga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno sedang merancang regulasi untuk menarik potensi ekonomi dari family office yang rencananya akan dipusatkan di Bali. “Saya akan menghitung berapa target awal dan regulasinya seperti apa yang perlu kami hadirkan,” kata Sandiaga Uno usai menghadiri World Water Forum, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Mei lalu.

Sandiaga menjelaskan bahwa konsep family office adalah keluarga yang mengelola dan menginvestasikan kekayaannya di suatu wilayah, sambil menikmati wisata di tempat tersebut. Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Monako, London, Hong Kong, dan Dubai.

Menurut Sandiaga, family office ini menarik dan strategis untuk dikembangkan di Bali, karena Bali memiliki ekosistem pariwisata yang sudah terbangun dengan baik. Selain itu, family office memerlukan dukungan infrastruktur seperti perumahan dan jaringan ekonomi digital yang baik.

Untuk menarik investor agar tinggal lebih lama, perlu disiapkan berbagai atraksi. Sandiaga yakin Indonesia bisa mewujudkan konsep family office ini, didukung oleh kebijakan golden visa yang bertujuan menarik investor dan wisatawan asing berkualitas.

Investasi yang akan difokuskan adalah investasi hijau, yaitu investasi yang berkaitan dengan aktivitas ramah lingkungan. “Jadi length of stay-nya sangat panjang. Kedua, mereka membawa pendanaan. Jadi keberlanjutannya itu lebih terasa dan ini sangat cocok dengan konsep Golden Visa,” pungkasnya.

Sandiaga menyebutkan bahwa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh juga mengikuti rapat tersebut. Beberapa pejabat lain yang terlihat memasuki Istana untuk rapat bersama Presiden Jokowi termasuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.**