Ribuan Pemilik Pertashop Bangkrut, Tagih Janji Disparitas Harga BBM ke DPR
BI-Pengusaha Pertashop yang tergabung dalam tiga asosiasi geruduk Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7). Asosiasi tersebut, yakni Paguyuban Pengusaha Pertashop Jateng-DIY (P2PJD), Serikat Pengusaha Retail Indonesia Minyak dan Gas (Sprindo Migas) dan Himpunan Pengusaha Pertashop Indonesia (HIPSI).
Ketua panitia aksi, Gunadi Broto Sudarmo, menerangkan, pihaknya menagih janji Komisi VII yang tahun 2023 terkait disparitas harga BBM. Gunadi pun siap melakukan aksi lebih besar jika tuntutannya tetap tidak digubris oleh DPR.
“Apabila aksi ini belum mendapat tanggapan yang baik, kami siap untuk menjalankan aksi selanjutnya yang lebih besar dan akan kami lakukan di istana,” tegas Gunadi.
Gunadi pun membeberkan alasan pihaknya melakukan demo lantaran banyaknya pengusaha Pertashop yang mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap persoalan yang selama ini dialami pengusaha Pertashop.
“Kami sudah dua tahun terbengkalai, tidak ada respon yang positif baik dari Pertamina maupun pemerintah, maupun perwakilan kita di DPR RI,” ujar Gunadi di lokasi.
“Kenyataannya Pertashop secara nasional banyak yang tutup, Pertashop ini merupakan program pemerintah, kenapa kami yang dijadikan korban,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Umum Sprindo Migas, Subhan Ali Yusuf, menjabarkan, sedikitnya ada lebih dari 4000 pengusaha Pertashop yang telah mengalami kebangkrutan.
Indikator kebangkrutan sendiri dilihat dari total penjualannya yang tidak melebihi 400 liter perhari. Hal ini membuat banyak pengusaha Pertashop yang terlilit utang oleh bank akibat pemasukan yang tidak sebanding.
“Terkait angka yang bangkrut itu cukup banyak, sekitar 71 persen dari total 6.500 Pertashop di seluruh indonesia, jadi kira-kira itu sekitar 4,600, bangkrut disini bisa kita katakan rugi yang penjualannya di bawah 400 liter perhari,” ucapnya.
Sekretaris Aksi, Satya Prapanca, menilai bahwa Pertashop sebenarnya program yang sangat bagus. Sebab memiliki cita-cita yang mulia untuk mendistribusikan BBM ke semua pelosok. Hanya saja ada kekuarangan dalam segi implementasinya.
“Tapi implementasinya sangat berantakan, kita tidak tahu sebenarnya mekanisme yang terjadi seperti apa, ada ketidaksinkronan antar instansi. Jadi tolonglah stop membodohi masyarakat, mari benahi, kalau memang memiliki keinginan untuk memperbaiki negeri ini mari kembalikan kemuliaan itu,” tandas Satya.**
