Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Vetnam PHK 100.000 PNS
BI-Parlemen Vietnam secara resmi menyetujui rencana perombakan pemerintah terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Langkah ini akan memangkas ribuan pekerja dan secara radikal merampingkan birokrasi yang membengkak sebagai upaya mengejar target pertumbuhan yang ambisius.
Vietnam telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sebesar 7,1% pada 2024, dan tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan hingga 8%.
Pemungutan suara disahkan pada Selasa (18/2/2025) dalam pertemuan luar biasa Majelis Nasional di Hanoi.
Diperkirakan 100.000 pegawai negeri sipil (PNS) akan terdampak karena pemerintah menargetkan pengurangan sekitar 20% di kementerian, lembaga pemerintah, dan tenaga kerja dalam restrukturisasi terbesar sejak Vietnam mengadopsi reformasi pro-pasar pada tahun 1980-an.
Berdasarkan rencana tersebut, lima kementerian akan dihapus. Kementerian lainnya akan digabung, seperti kementerian keuangan dengan perencanaan dan investasi. Saluran informasi dibatasi secara drastis, di mana banyak saluran TV milik pemerintah ditutup, dan sejumlah surat kabar dan majalah dihentikan.
Reformasi ini disebut sebagai “revolusi” oleh para pejabat senior Vietnam dan mencerminkan kebijakan serupa yang pernah Presiden AS, Donald Trump, yang berfokus pada pemangkasan pengeluaran pemerintah.
Namun, kebijakan ini juga menimbulkan keresahan, terutama di kalangan pegawai negeri yang selama ini menganggap pekerjaan di sektor publik sebagai jaminan seumur hidup.
Sebagai bagian dari restrukturisasi, dua wakil perdana menteri baru juga disetujui, sehingga total jumlah wakil perdana menteri di Vietnam kini menjadi tujuh.
Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang baru menjabat enam bulan setelah kematian pendahulunya, menjadi tokoh utama di balik kebijakan ini. Menurutnya, reformasi ini penting untuk membersihkan birokrasi dari pejabat yang tidak kompeten.
“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tu tumor,” kata Lam, dilansir AFP.
Ia juga mengklaim bahwa kebijakan ini mendapatkan “dukungan luas” dari rakyat. Namun, di sisi lain, banyak pegawai negeri yang terkena PHK merasa dikejutkan dengan keputusan ini.
Birokrasi yang gemuk selama ini dianggap sebagai hambatan utama bagi investasi dan pertumbuhan, tetapi di sisi lain, langkah pemangkasan yang terlalu cepat juga berisiko menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan investor asing.
Seorang analis politik dari Hanoi mengatakan bahwa Vietnam menghadapi dilema besar dalam menyeimbangkan efisiensi birokrasi dan stabilitas ekonomi.
“Vietnam adalah pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor. Jika kebijakan ini menyebabkan ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah, maka bisa berdampak negatif pada kepercayaan investor,” katanya.
Di tengah kebijakan pemangkasan ini, pemerintah memperkirakan akan menghemat sekitar US$4,5 miliar dalam lima tahun ke depan. Namun, mereka juga harus mengeluarkan lebih dari US$5 miliar untuk biaya pensiun dan pesangon bagi pegawai yang terdampak.***
