Pemutihan Utang Macet Dinilai Buka Peluang KPR Subsidi
BI-Pemerintah berencana memberikan pemutihan utang macet di bawah Rp1 juta memberi angin segar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini dinilai mampu memperluas akses pembiayaan rumah rakyat melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya menilai pemutihan ini membuka jalan bagi banyak masyarakat yang tertolak akses kredit. Ia menyebut kendala utama selama ini adalah catatan buruk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Dengan adanya penghapusan kita mengharapkan konsumen-konsumen yang mungkin dia lalai atau lupa punya itikad baik itu bisa terlayani,” ujarnya dalam dialog bersama Pro3 RRI, Kamis (16/10/2025). Bambang menambahkan, kebijakan ini diharapkan membuat masyarakat kembali memperoleh rumah layak dan fasilitas kredit tepat sasaran.
Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta rumah, di mana satu di antaranya merupakan rumah baru bagi MBR. Melalui langkah pemutihan ini, warga yang terhambat utang kecil bisa kembali mengajukan KPR subsidi pemerintah.
Berdasarkan data REI, lebih dari 111 ribu debitur tunggakannya di bawah Rp1 juta yang tercatat di sistem OJK. Nilai total utang tersebut diperkirakan mencapai sekitar RP110 miliar jika dikalkulasikan secara nasional.
Sementara itu, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto menyebut kebijakan ini selaras dengan semangat ekonomi kerakyatan. Menurutnya, langkah ini dapat membuka kembali akses finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Negara harus hadir ketika sebagian lapis masyarakat itu entah kena covid entah kemudian usahanya bermasalah atau mengalami kesulitan ekonomi,” katanya. Ia berharap, kebijakan tersbeut juga diiringi peningkatan literasi keuangan agar masyarakat lebih disiplin dalam membayar kredit.
Dengan dukungan regulasi yang tepat, kebijakan ini diyakini dapat mempercepat realisasi rumah rakyat. Pemerintah pun diharapkan menjaga transparansi sistem keuangan agar pelaksanaan program berjalan efektif.***
