Selat Hormuz Kembali Ditutup, Kadin Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Rantai Pasok
BI-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah segera mempercepat langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran. Eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah tersebut dinilai memicu risiko serius bagi stabilitas rantai pasok global.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa menyatakan, ancaman gangguan di Laut Merah dapat mempersempit jalur alternatif pengiriman energi. Menurutnya, kondisi terkini bahkan sudah menyebabkan lalu lintas kapal tanker yang melalui Selat Hormuz menjadi sangat terganggu.
“Kami melihat eskalasi di Selat Hormuz dan potensi meluasnya gangguan ke Laut Merah merupakan risiko yang sangat serius bagi rantai pasok global. Kondisi terkini bahkan sudah menyebabkan lalu lintas tanker melalui Hormuz sangat terganggu, sementara ancaman gangguan di Laut Merah dapat mempersempit jalur alternatif pengiriman energi dari kawasan Timur Tengah,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (19/7/2026).
Terkait dampaknya bagi domestik, Erwin menjelaskan persoalannya bukan hanya apakah minyak yang dibeli Indonesia melewati Hormuz atau tidak. Kenaikan harga energi global secara keseluruhan akan langsung mempengaruhi harga minyak dunia, ketersediaan kapal tanker, biaya sewa kapal, serta premi asuransi risiko perang.
“Dampak paling cepat bagi Indonesia tentu melalui sektor energi. Meskipun sumber impor minyak Indonesia dapat didiversifikasi, gangguan di Hormuz tetap akan mempengaruhi harga minyak dunia, ketersediaan kapal tanker, biaya sewa kapal, serta premi asuransi risiko perang. Jadi persoalannya bukan hanya apakah minyak yang kita beli secara langsung melewati Hormuz, tetapi juga kenaikan harga energi global secara keseluruhan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah dan Pertamina untuk memastikan kecukupan stok strategis BBM dan LPG dari berbagai negara alternatif. Dunia usaha juga mengharapkan adanya koordinasi satu pintu antara pemerintah, BUMN energi, pelaku industri, importir, dan perusahaan logistik.
“Yang paling penting adalah koordinasi satu pintu antara pemerintah, BUMN energi, pelaku industri, importir dan perusahaan logistik sehingga dunia usaha memperoleh kepastian mengenai stok, jadwal pengiriman dan kebijakan harga. Fokus utama harus memastikan barang tetap tersedia, energi tetap mengalir, serta kenaikan biaya tidak seluruhnya dibebankan kepada industri dan konsumen dalam waktu bersamaan,” tambahnya.
Di sisi lain, Erwin memproyeksikan kenaikan biaya logistik akibat risiko keamanan ini akan mengerek naik ongkos produksi hingga memicu inflasi nasional.
Lebih lanjut, Ia berharap pemerintah segera menyiapkan mitigasi komprehensif dengan pendekatan skenario terburuk guna menahan tekanan pada harga jual di pasar domestik.***
