Viral Penagihan Shopee Diduga Ancam Sebar Data Pribadi

BI-Manang Soebeti diketahui merupakan perwira menengah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1877/VIII/KEP/2026 tertanggal 30 Agustus 2026, Manang mendapat penugasan sebagai Kepala Bagian Pengamanan dan Pengawalan (Kabagpamwal) Roprovos Divpropam Polri.

Sebelumnya, Manang pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, serta Auditor Kepolisian Madya Tingkat II Itwasum Polri.

Dalam unggahan tersebut, Manang menyebut konsumen telah melaporkan persoalan penagihan dan meminta tindak lanjut dari pihak yang ditandai.

Namun, informasi yang tersedia dalam kutipan unggahan belum memerinci kronologi kejadian, identitas pihak yang melakukan penagihan, waktu kejadian, serta jenis produk pinjaman yang menjadi objek pengaduan.

Belum dapat dipastikan pula apakah penagihan dilakukan oleh pegawai penyelenggara layanan keuangan, perusahaan penagihan pihak ketiga, atau pihak lain yang mengatasnamakan penyedia layanan.

Aturan OJK Larang Ancaman dalam Penagihan

Ketentuan mengenai penagihan kredit dan pembiayaan tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 62 ayat (1) mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 ayat (2) mengatur sejumlah persyaratan penagihan, antara lain tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen.

Penagihan juga tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, ditujukan kepada pihak selain konsumen, atau dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu.

Dalam penjelasan Pasal 62 ayat (2), tindakan mempermalukan konsumen antara lain berupa penyebarluasan informasi mengenai kewajiban pembayaran yang terlambat kepada kontak telepon milik konsumen.

Sementara itu, penagihan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu dijelaskan sebagai penagihan yang dilakukan lebih dari tiga kali dalam satu hari.

Aturan tersebut juga menentukan penagihan dilakukan pada Senin sampai Sabtu, kecuali hari libur nasional, mulai pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat.

Penagihan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu dengan konsumen.

POJK 22/2023 juga mengatur sanksi administratif bagi PUJK yang melanggar ketentuan tersebut, antara lain peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Dalam ketentuan Pasal 62, OJK juga dapat mengenakan denda administratif paling banyak Rp15 miliar.

UU PDP Atur Pidana Pengungkapan Data Pribadi

Selain ketentuan penagihan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pasal 65 ayat (2) UU PDP menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Sementara itu, Pasal 67 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Ketentuan tersebut mengatur tindakan pengungkapan data pribadi secara melawan hukum. Dugaan ancaman penyebaran data yang belum disertai bukti pengungkapan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum.

Terkait penggunaan jasa penagihan pihak ketiga, Pasal 61 POJK 22/2023 mengatur persyaratan kerja sama PUJK dengan pihak lain dalam pelaksanaan penagihan.

Ketentuan tersebut juga mewajibkan PUJK bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain.

Dalam kasus yang disoroti Manang, belum terdapat informasi terverifikasi mengenai identitas perusahaan penagihan, penyelenggara produk keuangan yang bersangkutan, maupun hasil pemeriksaan OJK atas pengaduan tersebut.

Bloomberg Technoz telah meminta tanggapan dari Shopee terkait dugaan praktik penagihan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons yang diterima.***