Kata Pelaku Ritel soal Sanksi Rp1,5 M Jual Pangan di Atas HET

0
12

BI-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Solihin mendukung penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga pangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457 Tahun 2026.

Surat edaran tersebut mengatur pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pelanggaran ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif hingga denda Rp1,5 miliar sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

Solihin menilai penerbitan surat edaran tersebut bertujuan baik, yakni memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Peraturan harus ditegakkan dan dilaksanakan. Nah, pertanyaannya apakah itu akan dilaksanakan? Saya tidak tahu. Yang membuat surat yang paling tahu,” terangnya, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, aturan mengenai ketentuan harga pangan sebenarnya bukan hal baru, melainkan bentuk penegasan terhadap kebijakan yang telah berlaku sebelumnya.

Ia menjelaskan, pengaturan harga pangan mencakup seluruh rantai distribusi, mulai dari harga pembelian di tingkat hulu hingga harga jual di tingkat konsumen.

“Tujuannya bagus untuk mematuhi masyarakat sehingga diharapkan masyarakat tidak membeli barang dengan harga yang berlebihan ya, termasuk juga pedagang dan sebagainya,” tambahnya.

Dengan hal tersebut, terangnya, baik masyarakat dan pedagang tidak membeli barang dengan harga yang berlebihan. Ia juga mencontohkan, terkait harga beras yang menurutnya masih banyak dijual di atas ketentuan yang ditetapkan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan aturan oleh para pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

“Contoh misalkan soal beras lah ya, itu kenyataannya kan pedagang masih banyak yang menjual dengan harga di atas itu,” ujarnya.***

Leave a reply