Raksasa Baterai EV China Investasi Rp6,52 Triliun di RI
BI-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut perusahaan baterai kendaraan listrik China Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co Ltd (CBL) telah sepakat untuk menanamkan modal di Indonesia.
Luhut menjelaskan, entitas cucu usaha dari perusahaan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) tersebut telah sepakat untuk berinvestasi sebesar US$420 juta atau sekitar Rp6,52 triliun (kurs US$1= Rp15.533).
Luhut menuturkan, pengumuman resmi terkait investasi tersebut rencananya akan dilakukan pekan depan, tepatnya pada 28 Desember 2023. “Sebenarnya sudah tanda tangan, kira-kira US$420 juta.
Jadi walaupun harga nikel agak turun, saya pikir ini ada breakthrough. Akan diumumkan pada 28 Desember,” kata Luhut dalam konferensi pers Evaluasi Kinerja 2023 menuju Indonesia Emas 2045 secara daring, Jumat (22/12/2023).
Sebelumnya, CATL lewat cucu usahanya, PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co, Ltd. (CBL), telah memiliki komitmen investasi bersama konsorsium BUMN, yakni Indonesia Battery Corporation (IBC), untuk mengembangkan proyek baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia.
CBL dan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) akan membentuk joint venture pada sisi hulu tambang. Dalam proses ini, Antam akan mendivestasikan 49% sahamnya di konsesi tambang nikel yang dikelola anak usaha mereka, PT Sumberdaya Arindo, kepada anak usaha yang dikendalikan CBL, Hong Kong CBL Limited (HKCBL).
Direktur Utama IBC Toto Nugroho mengungkapkan, kesepakatan kerja sama antara Antam dengan CATL di sisi hulu tambang tersebut telah memasuki tahap akhir. Transaksi jual beli saham ini bakal menandai realisasi investasi CATL di proyek baterai, mulai dari usaha pertambangan, smelter, produksi precursor katoda, sel baterai, hingga battery pack.
“Dengan CATL sudah tahap akhir, 10 Desember merupakan titik mereka lakukan cash di hulunya sehingga memulai secara resmi proses dari tambang sampai ke hilir,” ujar Toto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI November lalu.**
