Wapres Dorong GAPKI Wujudkan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
BI – Dalam rilis di laman resmi Sekretariat Negara (Setneg), pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jumat, 3/3/2023.
Wapres K.H. Ma’ruf Amin meminta agar pengusaha perkebunan kelapa sawit mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Hal tersebut didasari oleh industri kelapa sawit yang merupakan tumpuan sumber pendapatan negara, devisa ekspornya pada 2022 mencapai 39,28 miliar USD. Angka tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan industri kelapa sawit diyakini tetap menjadi pilar penting ekonomi Indonesia.
Wapres menilai bahwa sektor tersebut bisa diwujudkan lebih cepat dengan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan, seperti anggota GAPKI sebagai pelaku usaha, perusahaan besar, kementerian dan lembaga terkait.
Di kesempatan yang sama, Wapres juga menyampaikan langkah-langkah strategis yang bisa diambil dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Pertama, dengan memperkuat kemitraan antara petani dengan perusahaan besar seperti pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dengan program tersebut diharapkan tidak hanya produktivitas perkebunan saja yang meningkat tetapi pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat juga meningkat.
Kedua, Wapres menilai perlu adanya pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada lahan sawit rakyat. hal tersebut ditujukan agar sistem usaha perkebunan kelapa sawit layak secara ekonomi, sosial budaya dan ramah lingkungan.
Ketiga, Wapres mengajak anggota GAPKI dan perusahaan kelapa sawit untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang lengkungan, kesehatan, pendidikan maupun pembinaan kepada masyarakat sekitar lokasi usaha maupun kebun.
Keempat, Wapres meminta agar anggota GAPKI meningkatkan kepeloporan dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat, mengingat banyak daerah di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi yang berkembang dampak dari ekonomi kelapa sawit.
Kelima, Wapres mendorong agar pemberdayaan masyarakat di sekitar area perkebunan lebih ditingkatkan. Contohnya, GAPKI bisa bekerja sama, membina dan membimbing pondok pesantren agar melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit.
Terkahir, Wapres mendorong jajaran Kementerian dan Lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi terkait perkebunan dan industri kelapa sawit, terutama dalam penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan serta percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat yang realisasinya hingga saat ini masih belum sesuai target.
Lebih lanjut, Wapres berharap pengurus baru nanti yang akan terpilih akan terus giat berkarya dan membawa lebih banyak kemajuan, bukan hanya bagi GAPKI tetapi juga kemajuan perkelapasawitan Indonesia.
Disisi lain, GAPKI sendiri baru akan menyelengarakan Munas XI pada 8-10 Maret 2023 di Bali dengan tema “Memperkuat Kemitraan Industri Sawit Sebagai Pilar Utama Perekonomian Nasional”.**
