Subsidi BBM Jadi BLT, Bahlil Sebut ‘Sudah Hampir Selesai’

BI-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pembahasan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) menggunakan skema blended dengan bantuan langsung tunai (BLT) sudah hampir selesai.

Bahlil menyebut saat ini pemerintah berupaya mempercepat sinkronisasi data tunggal yang akan digunakan untuk mengeksekusi perubahan skema distribusi subsidi BBM tersebut.

“Kita lagi menghitung agar data tunggalnya itu bisa segera selesai. Akan tetapi, kelihatannya sudah hampir selesai. Kita tunggu timing-nya,” kata Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/5/2025).

Awal tahun ini, Bahlil mengungkapkan kebijakan pengalihan sebagian subsidi BBM menjadi BLT belum juga diumumkan karena terkendala pematangan data penerima subsidi BBM.

Pemerintah perlu memverifikasi data tersebut dengan cermat agar tidak terjadi tumpang tindih; mengingat ada perbedaan data milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), maupun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Bahkan, kata dia, sudah ada tiga kali perubahan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kini, pemerintah tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan skema baru subsidi BBM tersebut.

“Sudah tinggal sedikit lagi karena kita tidak ingin data-data penerima peralihan subsidi itu tidak tepat sasaran, karena ini temanya kan subsidi tepat sasaran,” jelas dia.

Di sisi lain, Bahlil mengakui ada banyak data calon penerima BLT yang tumpang tindih, sehingga BPS harus melakukan perubahan sebanyak tiga kali.

Per Januari, kata Bahlil saat itu, kebijakan pengalihan BBM ke BLT tersebut sudah mencapai 98%. Dia pun memastikan akan segera mengumumkannya tahun ini.

Adapun, skema penyaluran BBM bersubsidi yang baru bakal dilakukan secara kombinasi atau blended. Artinya, sebagian subsidi masih akan diberikan kepada komoditas/barang, sedangkan sebagian lagi dialihkan ke format BLT.

Subsidi barang dalam bentuk BBM rencananya hanya akan disalurkan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik, pengemudi ojek daring, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sekadar catatan, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun dalam APBN 2025, turun dari rencana awal senilai Rp204,5 triliun.

Dari pagu tersebut, alokasi untuk subsidi BBM dipatok sebanyak Rp26,7 triliun, sedangkan LPG 3kg Rp87 triliun. Sementara itu, subsidi listrik dijatah Rp89,7 triliun.

Dari sisi volume, kuota BBM bersubsidi 2025 ditetapkan sebanyak 19,41 juta kiloliter (kl), turun dari pagu 2024 sebanayk 19,58 juta kl. Perinciannya, JBT Solar sebanyak 18,89 juta kl dan minyak tanah 0,52 juta kl.

Kuota Solar hanya turun tipis dari pagu APBN 2024 sebanyak 19 juta kl, sedangkan volume minyak tanah dipangkas dari 0,58 juta kl. Adapun, total pagu BBM bersubsidi dalam APBN 2024 adalah sebanyak 19,58 juta kl dengan outlook realisasi sebanyak 18,19 juta kl.

Untuk Pertalite—yang menggunakan skema kompensasi — Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebelumnya mengusulkan agar kuota 2025 diberikan sebanyak 31,33 juta—33,23 juta kl.

Prognosis volume Pertalite berada di 31,51 juta kl pada 2024. Angka ini di bawah kuota yang ditetapkan sebanyak 31,7 juta kl dalam APBN 2024. ***