Orang Super Kaya RI Diramal Melesat 82%, Pemerintah Janji Tekan Ketimpangan
BI-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal laporan proyeksi peningkatan jumlah orang super kaya di Indonesia. Dalam laporan Knight Frank, jumlah orang super kaya di Tanah Air akan meningkat 82% dalam lima tahun ke depan.
Airlangga menjelaskan, pemerintah tetap berfokus menekan ketimpangan ekonomi melalui perbaikan koefisien gini. Koefisien gini merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara.
“Ya, arahan Bapak Presiden kita sekarang mendorong perbaikan koefisien gini. Jadi program itu yang kita coba dan kita akselerasi dengan beberapa program unggulan Pak Presiden,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, pemerintah terus berupaya menarik jumlah kelompok kelas menengah, sementara kelompok rentan miskin hingga sangat miskin akan dijaga. Salah satunya melalui perpanjangan bantuan beras selama tiga bulan, yakni periode Juli-September, serta berbagai program lainnya.
“Jadi dengan berbagai program itu diharapkan kelas menengah ini juga bisa ketarik, dan yang desil 4 ke bawah kita jaga kebutuhan mereka untuk pangan. Makanya kita luncurkan program tambahan yang beras ini kita lanjutkan 3 bulan,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah memperbesar dukungan di sektor perumahan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema tersebut memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan hingga Rp 5 miliar, sementara alokasi anggarannya dinaikkan menjadi Rp 50 triliun hingga akhir tahun.
“Kemudian kita dorong program perumahan karena perumahan itu kunci untuk masyarakat kelas menengah dan ke bawah, dimana salah satunya kan dari program baru yang diluncurkan dengan kredit usaha rakyat yang sampai Rp 5 miliar. Dan realisasinya ini cukup bagus dan sampai akhir tahun kita naikkan plafonnya ke Rp 50 triliun,” bebernya.
Pemerintah juga tetap menjalankan berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat, seperti PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), program peningkatan daya beli saat musim liburan, serta mempertahankan harga Pertalite dan biodiesel melalui subsidi.
“Kemudian PPN DTP, PPh ditanggung pemerintah kita masih jalankan. Kemudian juga kita untuk mendorong daya beli termasuk untuk program liburan ini juga kita dorong. Kemudian kita jaga kan harga Pertalite dan harga biodiesel kita jaga pada harga subsidi,” sebut dia.
Sebagai informasi, dalam laporan Knight jumlah orang super kaya atau Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) Indonesia diramal meroket 82% pada 2031. UHNWI adalah individu dengan kekayaan bersih minimal US$ 30 juta atau sekitar Rp 540 miliar (asumsi kurs Rp 18.000/US$).
“Indonesia berada di peringkat teratas, dengan jumlah penduduk yang memiliki kekayaan lebih dari US$ 30 juta diperkirakan melonjak 82% pada 2031,” tulis laporan Knight Frank.
Secara angka, orang super kaya di Indonesia meningkat dai 3.866 di tahun 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031. Kenaikan 82% Indonesia mengungguli Arab Saudi dan Polandia yang masing-masing diproyeksikan tumbuh lebih dari 60%.***
