APBD Surabaya Rp12,93 Triliun, Eri Hadapi Pemotongan TKD Rp678 Miliar
BI-Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan postur Rancangan Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 di hadapan segenap anggota DPRD Kota Surabaya.
Total kekuatan fiskal Kota Pahlawan yang tersedia dalam rancangan perubahan ini mencapai Rp12,93 triliun, meningkat Rp114,08 miliar dibandingkan dengan APBD 2026 sebelum perubahan.
Eri menyampaikan bahwa di tengah berbagai tekanan global, fondasi ekonomi Surabaya tetap solid. Pertumbuhan ekonomi metropolis pada 2025 tercatat sebesar 5,87% dan melonjak tajam menjadi 7,28% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada triwulan I/2026, melampaui pertumbuhan Jawa Timur maupun nasional.
Hingga penghujung 2026, Eri mengatakan Pemkot Surabaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah berada pada kisaran 5,8% hingga 6,0%. Optimisme tersebut didukung oleh realisasi investasi yang mencapai Rp23,6 triliun hingga triwulan II/2026.
“Dalam rancangan perubahan anggaran, total kekuatan fiskal atau penerimaan Kota Surabaya diproyeksikan mencapai Rp12,93 triliun,” ujar Eri.
Mengenai struktur R-PAPBD 2026, kata dia, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp11,01 triliun atau naik Rp114,08 miliar dari APBD murni.
Penopang utamanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,19 triliun yang ditargetkan tumbuh lewat digitalisasi penerimaan, Pendapatan Transfer sebesar Rp2,64 triliun, termasuk insentif fiskal penanganan stunting dan creative financing senilai Rp5 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp168,39 miliar.
Sementara dari sisi penerimaan pembiayaan, lanjut Eri, Pemkot Surabaya mengalokasikan Rp1,92 triliun yang terdiri atas SiLPA 2025 senilai Rp516,82 miliar serta pembiayaan alternatif sebesar Rp1,40 triliun.
“Adapun total belanja daerah disepakati naik 1,52% atau bertambah Rp193,12 miliar menjadi Rp12,92 triliun, disertai pengeluaran pembiayaan sebesar Rp13,39 miliar untuk penyertaan modal Rp10 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman Rp3,39 miliar,” ungkapnya.
Strategi Hadapi Tekanan Fiskal
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, tantangan fiskal muncul dari pemotongan pendapatan transfer daerah (TKD) sebesar Rp678 miliar serta pengurangan opsen sekitar Rp36 miliar.
Namun demikian, Eri menyatakan hal tersebut tidak akan menjadi alasan untuk memangkas berbagai layanan publik. Sebaliknya, Pemkot Surabaya mendorong penguatan pendapatan melalui digitalisasi dan inovasi.
Ia menjelaskan salah satu contoh konkret yang tengah berjalan saat ini adalah digitalisasi perparkiran. Dengan pemasangan CCTV dan sistem digital di area parkir gedung usaha, Eri menyebut pendapatan parkir tercatat melonjak lebih dari 100%.
Sementara di ruas jalan umum, lanjut dia, uji coba pengelolaan langsung dengan sistem digital menghasilkan selisih pendapatan hingga Rp2 juta–Rp4 juta per titik per hari.
Oleh sebab itu, Eri pun mendorong agar seluruh juru parkir di 1.300 titik parkir Surabaya sepenuhnya beralih ke sistem digital, dengan dukungan sosialisasi dari DPRD.
Dari sisi pengeluaran, Eri mengungkapkan Pemkot Surabaya tetap memprioritaskan belanja kerakyatan yang berbasis efisiensi (spending better). Anggaran fungsi pendidikan telah dialokasikan sebesar Rp2,77 triliun atau setara 21,46% dari total belanja daerah.
“Kami juga memfokuskan program penurunan angka kemiskinan yang tercatat membaik dari 3,56% pada 2025 menjadi target 3,48% pada 2026, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,8% menjadi 4,47%. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat dari 85,65 menjadi 85,77 pada akhir 2026,” tutur dia.
Untuk itu, Eri menekankan tiga disiplin yang harus dipegang pihaknya, antara lain pendapatan harus dioptimalkan, belanja harus tepat sasaran dan menggerakkan ekonomi, serta setiap perangkat daerah harus bertanggung jawab atas output, outcome, dan dampak, bukan sekadar serapan anggaran.***
