Pencairan THR dan Gaji ke-13 ASN akan Dimulai pada H-10 sebelum Lebaran

BI-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diterima sebelum Hari Raya Idulfitri.

“Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya sepuluh hari sebelum Lebaran kan harus mulai dibayarkan untuk mempersiapkannya dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden,” kata Menkeu Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2/2024) seperti dilansir Antaranews.

Seusai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 untuk ASN dapat dimulai pada H-10 sebelum Idulfitri.

Oleh karenanya, pemerintah tengah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur besaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN, serta TNI/Polri itu.

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

Pada 2023, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.

Menkeu menyebutkan kebijakan tersebut kali pertama dilakukan. Adapun kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam APBN 2024 yang telah dirancang sebelumnya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja pegawai telah mencapai Rp260,9 triliun pada 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta Selasa mengatakan, nilai tersebut tumbuh 1,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp257,7 triliun.

“Untuk pegawai, tahun lalu (2023) kita membelanjakan Rp260,9 triliun. Ini relatif hampir stagnan. 1,2 persen saja tumbuhnya tipis,” kata Sri Mulyani awal Januari 2024 lalu.

Peningkatan belanja pegawai K/L itu disebabkan oleh tambahan komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar 50 persen, dan Tunjangan Profesi Dosen sebesar 50 persen pada penyaluran THR dan Gaji ke-13 pada 2023.

Sri Mulyani memerinci, untuk gaji dan tunjangan tercatat realisasi sementara sebesar Rp173,8 triliun atau meningkat 1,5 persen. Sedangkan untuk Tunjangan Kinerja (Tukin), Honorarium, lembur, dan lainnya tercatat Rp87,1 triliun telah digelontorkan atau meningkat 0,8 persen.

“Kalau kita lihat dari K/L yang cukup besar, yang pertama Polri 2023 kita lihat naik 2,2 persen, kemudian Kementerian Agama, ini terutama untuk guru-guru dari sekolah-sekolah agama, itu naiknya cukup besar 4,5 persen,” kata Bendahara Negara itu.

Dilanjutkan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang meningkat tipis 0,6 persen. Mahkamah Agung naik 2,8 persen, serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) naik sebesar 2,1 persen.

“Ini kira-kira Kementerian/Lembaga yang masih punya growth dari sisi belanja pegawainya,” kata Sri Mulyani.

Adapun secara keseluruhan dirinya mengatakan realisasi belanja negara sepanjang 2023 berhasil menembus 100 persen, tepatnya 102 persen atau Rp3.121,9 triliun.

“Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dianggarkan Rp3.061,2 triliun, dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 dinaikkan menjadi Rp3.117,2 triliun, realisasinya Rp3.121,9 triliun. Jadi, lebih tinggi dari APBN dan Perpres,” katanya.

Nilai tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat (BPP) dengan realisasi Rp2.240,6 triliun serta transfer ke daerah Rp881,3 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat setara dengan 97,3 persen dari target APBN 2023, turun 1,7 persen bila dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.**