Diskusi APRISINDO Dengan Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kementrian Perindustrian
BI-Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) mengadakan acara yang bertajuk “Diskusi Tentang Kesulitan / Kelangkaan Bahan Baku Kuota Tekstil Dari Import” pada hari Selasa, 13/12/2022 yang berlokasi di Resto Nine Jl. Mayjend Sungkono No. 83 Dukuh Pakis, Surabaya.
Acara tersebut menghadirkan Adi R. Pandiangan selaku Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kementrian Perindustrian sebagai narasumber dan dihadiri 37 peserta yang terdiri dari pemilik dan karyawan ekspor-impor dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri tekstil, kulit dan alas kaki di Jawa Timur.
Forum tersebut juga sebagai ajang silahturahmi dan perkenalan Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kementrian Perindustrian yang baru menjabat selama kurang lebih 4 bulan.
Dalam sambutannya, Njo Winyoto Gunawan selaku Ketua Umum APRISINDO berharap forum diskusi ini memberikan terobosan baru menjelang tahun 2023 supaya industri tekstil, kulit dan alas kaki di Jawa Timur bisa tetap eksis di tahun 2023, mengingat kondisi industri yang sama di Jawa Barat banyak melakukan pengurangan karyawan akibat dampak dari krisis Eropa.
Lebih lanjut, Njo Winyoto Gunawan juga mengatakan, kondisi industri alas kaki di Jawa Timur termasuk menengah ke bawah, hanya satu yang besar tapi sudah tutup sehingga yang masih ada saat ini harus bertahan, maka semua permasalahan harus segera diselesaikan.
Jika di Banten, Jawa Barat dan Jakarta banyak penurunan jam kerja, di Jawa Timur hanya terjadi pengurangan lembur saja, agar dapat bertahan perlu adanya solusi dan masukan dari Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kementrian Perindustrian.
Di forum ini disediakan 3 sesi tanya jawab sehingga diskusi berjalan dengan baik dan berbobot.
Adapun permasalahan yang sering ditemui di lapangan meliputi proses pengurusan perijinan seperti Verifikasi Kemampuan Industri (VKI) yang lama, kuota VKI pada di Dinas Perindustrian dan VKI di Dinas Perdagangan yang berbeda, Neraca Komoditas (NK) sudah berstatus “DISETUJUI” tetapi belum ada tindak lanjut dari dinas terkait.
Adi R. Pandiangan menjelaskan bahwa saat ini dirinya dan tim masih proses mereview ulang semua payung hukum yang ada serta mengevaluasi kendala-kendala di lapangan.
Lamanya proses perijinan yang dirasakan pengusaha merupakan salah satu dampak dari peralihan perijinan tatap muka ke perijinan secara online.
Dulu saat perijinan dilakukan secara tatap muka, banyak keinginan yang muncul baik dari sisi pengusaha maupun petugas sehingga banyak petugas yang tergoda.
Sehingga muncul ketidak adilan dalam pengurusan perijinan, ada yang singkat ada juga yang lama dalam pengurusannya.
Dari sisi pengusaha, lamanya proses perijinan ini juga berdampak menipisnya stok bahan baku yang jika dibiarkan secara terus menerus akan mempengaruhi keberlangsungan bisnis perusahaan.
Hal ini seperti lingkaran setan yang tidak ada putusnya, maka Pemerintah yang diwakili pihak-pihak terkait harus gerak cepat mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan nasib perindustrian di Indonesia.**
