BI Terus Berupaya Kembangkan Konektivitas Pembayaran Lintas Batas
BI – Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) terus berupaya menjalin kerjasama dalam konektivitas pembayaran antar negara. Dalam dua High-Level Seminar (HLS), yang diselenggarakan BI di Bali, Selasa, 28/3/2023 sebagai side events pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN.
Seminar tersebut bertajuk “From ASEAN to the World: Payment System in Digital Era” dan “Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion”. Dalam sambutannya Gubernur BI, Perry Warjiyo (Perry) menyampaikan bahwa melalui digitalisasi, ASEAN akan memimpin jalan dan menjadi contoh bagi dunia untuk konektivitas pembayaran lintas batas untuk mendukung ekonomi, inklusi keuangan serta dalam membuat kerangka kebijakan dan pengawasannya.
Sejalan dengan itu, inklusi keuangan yang erat dengan UMKM, sebagai skala usaha mayoritas di Negara ASEAN, perlu difasilitasi melalui strategi yang inovatif. Perry juga menggarisbawahi pentingnya kerangka integrasi digital ASEAN yang mempercepat digitalisasi negara ASEAN, integrasi ekonomi, dan konektivitas pembayaran antarnegara.
Untuk mencapainya, Perry menyampaikan 3 (tiga) kunci untuk membawa transformasi sistem pembayaran ASEAN sekaligus mengatasi risiko yang meliputinya, yaitu pertama, melanjutkan Regional Payment Connectivity (RPC) yang telah disepakati oleh 5 negara ASEAN dan menyambut baik partisipasi negara ASEAN lainnya.
Kedua, memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset kripto; ketiga, mendorong kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, memahami implikasi makroekonomi, dan pengembangan infrastruktur pendukungnya.
Digitalisasi pembayaran erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Terkait hal itu, pada HLS kedua bertema inklusi keuangan, Perry menyampaikan kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu pertama, mengembangkan ekosistem untuk mendukung inklusi seperti pemberian insentif kepada UMKM untuk mengakses sektor keuangan.
Kedua, pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi pembayaran; ketiga, penguatan data guna mendukung inovasi pembukaan akses keuangan seperti credit scoring; dan (iv) memperkuat literasi keuangan serta perlindungan konsumen.
Selain itu, Perry menekankan bahwa ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia, dengan dukungan dari semua anggota, akan terus mendorong diskusi dan upaya konkrit guna meningkatkan inklusi keuangan, khususnya dengan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki semasa Presidensi G20 tahun 2022.
Seminar tersebut dihadiri Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN beserta seluruh delegasi, akademisi, pelaku usaha sektor keuangan, dan para asosiasi bisnis.**
