Asosiasi MBG Indonesia Menanyakan, Mengapa Kelalaian Pengelolaan Dapur MBG Hanya Dibebankan Yayasan Atau Mitra?
BI-Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti dalam talkshow di Hotel Santika Surabaya Senin (6/4) mengingatkan kembali bawa BGN akan menerapkan sanksi tegas untuk yayasan atau mitra yang melanggar. Hal demikian diharapkan agar dapur MBG semakin baik.
Ia menuturkan sanksi dimulai dengan memberikan teguran tertulis, sebagai langkah peringatan pertama. Kemudian berlanjut dengan sanksi administratif. Jika tidak ada perbaikan maka ada sanksi yang berat yaitu penutupan operasional sementara (suspend).
Ketua Asosiasi MBG Indonesia, M. Turino Junaidy di forum yang sama pada Senin (6/4) menanggapi dengan bertanya mengapa sanksi diberikan keras pada yayasan atau mitra? Padahal sering kali didapati di lapangan ada kesalahan faktor pengelolaan oleh team yang ada di dapur. Maksudnya para petugas atau relawan.
“Saya memahami sanksi untuk yayasan atau mitra sebagai langkah preventif BGN agar tidak terulang pelanggaran. Bagaimana jika kesalahan dapur MBG itu murni dari team relawan atau Kasatpel SPPG atau ahli gizinya? Asosiasi MBG berharap ada evaluasi yang terbuka dan tidak semua kesalahan dibebankan yayasan atau mitra saja,” harap Junaidy.
Tampak hadlir di forum Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Asosiasi MBG, KH. Imam Mawardi Ridlwan. Ia salah satu yayasan atau mitra yang beroperasi sejak 6 Januari 2025. Menanggapi berbagai peristiwa sanksi dari BGN untuk yayasan atau mitra, ia sepakat ada upaya memperketat pengawasan dengan cara memberi pembinaan. BGN wajib memberi pembinaan pada yayasan atau mitra agar reputasi baik dan jejak pengelolaan semakin profesional.
“Kepala KPPG BGN sebaiknya melakukan pembinaan melalui para Korwil BGN dan melibatkan Satgas di Kota dan Kabupaten. Hal ini agar terwujud kepatuhan menerapkan standar keamanan pangan dan gizi,” harap Abah Imam.
Kehadiran Asosiasi MBG Indonesia yang diinisiasi M. Turino Junaidy dan Hj. Indah disambut hangat oleh semua yayasan atau mitra yang memadati ruang pertemuan Hotel Santika Surabaya. Salah seorang peserta yang memperkenalkan diri dari Pamekasan mengungkapkan di forum agar pembentukan Asosiasi MBG Indonesia ini hingga ke kota dan kabupaten.
Halal bihalal tampak semakin bermakna saat para peserta diberi kesempatan bertanya. Para penanya lebih banyak curhat dapurnya dan permasalahan mereka. Tampak waktu yang disediakan tidak mencukupi karena yang ingin curhat sangat banyak. Dibutuhkan forum lebih kecil dan lebih banyak mendengar curhatan para yayasan atau mitra BGN.
Dalam upaya memperkuat pengawasan, BGN akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit independen. Pemeriksaan rutin akan dilakukan secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.
Pengawasan keuangan juga diperkuat melalui penggunaan rekening bersama dan penerapan sistem biaya berbasis at cost. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terjadinya manipulasi dana sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG.
BGN menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan MBG akan terus dilakukan. Perbaikan tata kelola menjadi strategi penting agar kasus serupa tidak terulang kembali.
Pemerintah juga memastikan setiap mitra dapur memiliki komitmen penuh dalam mendukung keberhasilan program, mulai dari pemenuhan standar gizi hingga pelaporan penggunaan dana secara transparan.***
