BI-“Rumahnyo bagus nian!” Begitulah komentar Masriyah (57), saat menerima rumah bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di awal 2024. Ucapan senada yang disertai rasa terima kasih, juga disampaikan M Butar-butar (65). “Saya senang sekali bisa mendapat bantuan rumah ini dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah,” kata Butar-butar.

Baik Masriyah dan M Butar-butar, keduanya adalah warga Kota Prabumulih, Sumatra Selatan. Mereka termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pekerjaan di bidang sektor informal yang tercatat sebagai penerima bantuan hunian berkelanjutan dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA).

Masriyah tercatat sebagai penerima bantuan rumah secara gratis karena anaknya merupakan penyandang disabilitas. “Saya sehari-hari hanya mengandalkan penghasilan dari berdagang sayur-mayur dan makanan yang hasilnya tidak tetap. Saya sangat bersyukur dan berharap program ini bisa dilanjutkan,” ujar Masriyah, sambil terisak.

Sementara M Butar-butar, kepada tim komunikasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian PUPR, mengaku dirinya bekerja sebgai pengemudi becak motor di kawasan Kantor Pamong Praja Kota Prabumulih. Tanpa bantuan pemerintah, M Butar-butar mengaku, dirinya kesulitan untuk membangun rumah sendiri lantaran penghasilan yang terbatas.

Mereka berdua, baik Masriyah maupun M Butar-butar, adalah bagian dari 100 warga yang tercatat sebagai pekerja informal (pengemudi becak, pemulung, dan penyandang disabilitas) di Kota Prabumulih, yang menjadi penerima bantuan hunian berkonsep RITTA. Selain layak huni, kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, pada Selasa (19/12/2023), rumah bantuan itu memiliki konstruksi yang kuat dan tahan gempa serta dilengkapi jalan yang sudah dicor dengan beton.

Menarik pula disampaikan, syarat warga sektor informal Kota Prabumulih mendapatkan hunian RITTA tersebut tidaklah sulit. Awalnya, pihak Pemkot melakukan pendataan. Selanjutnya, mereka yang terpilih seperti M Butar-butar, diminta KTP dan KK lalu dilakukan survei terlebih dulu, sebelum akhirnya memperoleh bantuan rumah gratis.

Kolaborasi Multistakeholder

Hunian RITTA untuk warga Prabumulih merupakan buah kolaborasi antarmultistakeholder melalui pendanaan corporate social responsibility (CSR). Ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menguatkan Program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan sejak 2015 dengan tujuan mengatasi backlog perumahan yang terus bertambah. Pada 2015 itu, backlog perumahan tercatat mencapai 13,5 juta unit.

“Kementerian PUPR terus mendorong kolaborasi dengan berbagai mitra kerja untuk membantu masyarakat guna mewujudkan impian mereka memiliki rumah layak huni. Salah satunya adalah melalui Program pembangunan RITTA di Kota Prabumulih, Sumatra Selatan, yang diperuntukkan bagi masyarakat sektor informal,” ujar Dirjen Iwan Suprijanto di Jakarta.

Dengan konsep pembangunan hunian RITTA ini, ke depan para MBR penerima bantuan bisa mengembangkan unit rumah sesuai kebutuhan keluarganya. Tak hanya itu, MBR juga menerima rumah dengan struktur yang sudah tahan gempa.

Dalam pelaksanaan pembangunan Program RITTA Prabumulih, Kementerian PUPR berkolaborasi dengan BUMN, seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), lalu di bidang perbankan yakni dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, yang mengalokasikan dana CSR di sektor perumahan. Selain itu, digandeng pula mitra kerja di sektor perumahan seperti perusahaan cat PT Mowilex Indonesia di Sumatra Selatan.**