RI Mau Bikin Biodiesel B60: Butuh Riset Aspek Teknis hingga Harga

Ilustrasi
BI-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pengembangan biodiesel B60 atau campuran bahan bakar nabati (BBN) 60% dalam solar masih membutuhkan penelitian mendalam.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi meminta para periset dari universitas dan lembaga lainnya untuk melakukan penelitian aspek teknis dan keekonomian dari B60.
Dia mengungkapkan, di atas kertas, B60 dapat dihasilkan dari campuran 50% fatty acid methyl ester (FAME) berbasis minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan 10% minyak nabati terhidrogenasi atau hydrotreated vegetable oil (HVO).
Akan tetapi, masih belum terdapat kajian akademis ihwal pencampuran dua bahan baku tersebut untuk biodiesel B60.
Selain itu, Eniya mengungkapkan HVO memiliki harga yang cukup mahal sehingga nilai keekonomian dari bahan bakar tersebut masih perlu kajian mendalam.
“Kami mintakan periset-periset ya nanti untuk bisa memprediksi kalau mau [biodiesel] 60%; apakah 50% [FAME] plus 10% [HVO]? Ini kan seperti feeling pada saat dahulu kita membayangkan mau ke B50. Mau ke 50% itu 40% [FAME] plus 10% [HVO] atau 50% [FAME] semua. Nah, itu kita berhitung pakai kajian dahulu,” kata Eniya kepada awak media di Kompleks DPR, Selasa (14/7/2026), malam.
“Saya harap periset-periset dari ITB, dari BRIN, dari IPB semua bisa bergabung menjadi satu bisa itu, menyolusikan HVO yang murah lah,” tegas dia.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menagih tenggat implementasi mandatori biodiesel B60 kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, setelah sukses meluncurkan B50 pada Kamis (9/7/2026), di Karawang.
“Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus, teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu ya, teruskan jangan berhenti di B50 kalau bisa B60. Bulan apa B60?” tanya Prabowo di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis.
Pernyataan Prabowo kemudian langsung dijawab Bahlil, “2028.”
Kepala Negara menyatakan mulanya ingin mendorong mandatori B100, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk meningkatkan mandatori B40 ke B50.
Meskipun begitu, dia menegaskan dengan berlakunya B50, maka Indonesia bakal mulai menyetop impor komoditas solar.
“Sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik, saya teruskan saya dorong saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup, bahkan pada saat itu saya mendorong ke B100. Akan tetapi, menteri-menteri saya meyakinkan saya bahwa dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi,” kata Prabowo.
Berdasarkan penjelasan Bahlil, B50 diprediksi membutuhkan FAME sebesar 16,7—18 juta kiloliter (kl). Sementara itu, kebutuhan CPO untuk B50 diprediksi mencapai 15,2—16,3 juta ton.
Untuk itu, Bahlil nenegaskan Indonesia bakal mulai menyetop impor solar. Alasannya, dari total konsumsi solar sebesar 38—40 juta kl, Indonesia mengimpor sekitar 4 juta kl solar per tahun dan saat ini bisa makin menyusut gegara B50.
“Kami laporkan Bapak Presiden bahwa untuk solar, total konsumsi kita Bapak itu rata-rata di angka 38 juta sampai dengan 40 juta kiloliter solar per tahun. Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali,” ujar Bahlil dalam kesempatan itu.
Di sisi lain, implementasi B40 bakal menghemat devisa Rp133,3 triliuan dan diperkirakan dapat meningkat hingga Rp170 triliun seiring berlakunya B50.
Selain itu, B50 diperkirakan meningkatkan nilai tambah CPO dari Rp20,92 triliun menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO₂ pada 2026.
Di sisi lain, Bahlil juga sempat mengkaji mengkerek campuran FAME dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis diesel menjadi 60% atau memandatorikan biodiesel B60.
Hal itu dilakukan guna memitigasi dampak rambatan dari kenaikan harga minyak dan potensi pengetatan pasokan dari Timur Tengah.
“Kita B50 sekarang masih dalam uji coba. Nanti di semester dua uji cobanya sudah selesai. Ini juga ada hikmahnya karena kita diberikan karunia oleh Allah kita mempunyai CPO. Supaya kalau kemudian kejadian ini terus terjadi, ya kita tingkatkan ke B50, bisa ke B60, atau sebagian kita switch untuk ke bensin,” ujar Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (10/3/2026).
Adapun, Wamen ESDM Yuliot Tanjung sempat mengeklaim Indonesia tidak memerlukan tambahan lahan perkebunan kelapa sawit untuk bisa mengejar target mandatori biodiesel B50, namun membutuhkan tambahan ketika B60 berlaku.
“Jadi kalau untuk kondisi B50 belum memerlukan tambahan lahan. Jadi ini kami koordinasikan dengan Kementerian Pertanian yang terkait dengan kecukupan bahan baku CPO ini. Kalau kita masuk ke B60 baru ada perlu penambahan lahan,” ujar Yuliot ditemui di Kementerian ESDM, Jumat.***















