Permudah Masyarakat, Pemerintah Launching Mal Pelayanan Publik Digital
BI – Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Selasa, 20/06/2023, meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, sebuah platform layanan publik terintegrasi pertama yang disediakan oleh pemerintah. Dalam acara soft launching yang diadakan di Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, juga hadir bersama sejumlah menteri lainnya.
MPP Digital memberikan akses mudah dan cepat kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan publik secara online. Layanan ini dapat diakses langsung maupun melalui aplikasi. Dalam tahap awal, MPP Digital telah diterapkan di 21 lokasi daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Penerapan MPP Digital dimulai setelah dilakukan Training of Trainer kepada 21 kabupaten/kota pada bulan Mei di Kabupaten Banyuwangi. Setiap daerah kemudian melanjutkan dengan berbagai kegiatan pendampingan dan sosialisasi kepada petugas penyelenggara layanan dan masyarakat.
MPP Digital menawarkan berbagai jenis layanan, termasuk permohonan cetak kartu keluarga, perubahan biodata, dan akta kematian. Layanan izin tenaga kesehatan juga tersedia dengan sistem non-OSS yang diperbarui dari Smart Kampung Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan integrasi SISDMK Kementerian Kesehatan.
MPP Digital telah dilengkapi dengan proses registrasi akun menggunakan teknologi Face Recognition (FR) yang terintegrasi dengan database Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan keamanan. Layanan administrasi kependudukan dalam MPP Digital menggunakan Progressive Web App (PWA) Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Kementerian Dalam Negeri.
Penting untuk dicatat bahwa MPP Digital tidak menggantikan MPP yang sudah beroperasi di 120 kabupaten/kota, tetapi bertindak sebagai pelengkap. Aplikasi MPP Digital disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi kabupaten/kota yang menghadapi kendala anggaran dalam pembentukan MPP.
Melalui MPP Digital, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperluas aksesibilitas dan efisiensi melalui teknologi digital. Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dalam sektor pelayanan publik di Indonesia.
