Redistribusi Tanah Harus Bermanfaat dan Berkeadilan Bagi Masyarakat

BI -Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan pentingnya azaz kemanfaatan dan keadilan perihal redistribusi tanah di sejumlah wilayah di Jatim.

Hal tersebut disampaikannya ketika memberikan arahan dalam Rapat Integrasi Data Penataan Aset dan Penataan Akses Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 di Vasa Hotel Surabaya, Rabu (18/10/2023).

“Secara fundamental kita tahu bahwa reforma agraria itu memberikan program-program yang di dalamnya berupaya untuk menuntaskan kemiskinan masyarakat. Sehingga ketika pelepasan lahan dilakukan, kemudian pendistribusiannya tidak tepat sasaran maka yang dirugikan adalah masyarakat,” kata Adhy Karyono.

Tujuan redistibusi tanah, lanjutnya, merupakan suatu upaya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata.

“Oleh karena itu, saya himbau untuk dilakukan pemetaan berbasis data, masyarakat mana-mana saja yang memang benar-benar mendapatkan redistribusi tersebut. Jangan sampai dia bukan petani, status sosialnya bagus tapi tetap mendapatkan redistribusi tanah. Ini kan tidak berkeadilan,” tegasnya.

“Jadi untuk tim gugus tugas, saya harapkan perlu dipetakan mana masyarakat yang ekonominya sulit mana yang tidak. Sehingga kita memiliki data yang valid, dampaknya masyarakat yang perlu dibantu tepat sasaran,” imbuhnya.

Berkaitan dengan kemanfaatan, Adhy menghimbau perlunya filterirasi yang kuat sehingga lahan tersebut bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal dan menetap di wilayah tersebut.

Karena menurutnya, sempat terjadi beberapa kasus di wilayah lain yang ketika redistribusi dilakukan, penerima bukan merupakan masyarakat yang menetap di lokasi tersebut.

“Saya harapkan kebermanfaatan dari tanah itu untuk masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Untuk itu kita perlu filter yang kuat, sehingga bisa menyesuaikan dengan data penduduk dan data kemiskinan,” ucapnya.

Selain memberikan arahan, Sekdaprov Adhy juga mengapresiasi kerja nyata dari tim gugus tugas reforma agraria Jatim. Menurutnya berkat kerja keras dari tim, hasil reviu capaian Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tahun 2022 berada pada posisi paling tertinggi untuk seluruh Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras dari tim gugus tugas reforma agraria ini. Capaian PTSL kita tertinggi se-Indonesia bahkan lebih tinggi dari nasional,” katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil reviu capaian PTSL tahun 2022 dari Kementerian ATR/BPN, dari target seluruh bidang tanah di Jatim yang diperkirakan sejumlah 20 juta bidang tanah, sampai dengan tahun 2022 telah terselesaikan sejumlah 13.648.427 bidang atau sekitar 68,24%. Jumlah tersebut tersebar di 38 kabupaten/Kota yang ada di provinsi Jatim.

“Saya ingin agar supaya tahun 2024, sisa bidang tanah yang belum PTSL segera terselesaikan. Ini memang kerja berat, namun saya percaya tim gugus tugas mampu selesaikan itu,” ucapnya.

Guna mencapai PTSL yang holistik, Sekda Adhy mengimbau perlunya sistem kerja yang cepat, tepat dan berbasis digital. Pola kerja lama yang mengharuskan izin berkepanjangan dan perlunya pertemuan sebelum keputusan di ambil, dinilainya harus ditinggalkan.

“Kami pernah melakukan terobosan di Trenggalek. Biasanya perlu berbulan-bulan, dalam waktu 5 hari selesai. Ada bupati yang minta waktu ketemu pak sekda untuk relokasi, saya bilang gak usah WA saja. Sampaikan saja secara elektronik. Hal seperti ini reform bagi kami, karena reform itu sistemnya,” ucapnya.

Tak hanya itu saja, menurutnya dalam sinergi PTSL, juga perlu diimplementasikan pola Trijuang yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, desa dan kelurahan serta kantor pertahanan.

Tujuannya agar upaya percepatan pelayanan dalam menunjang kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) dapat tercapai. Disamping mewujudkan percepatan integrasi data dan pelayanan bidang pertahanan demi kesejahtraan masyarakat di wilayah Jatim.

“Sinergi bersama perlu kita lakukan. Jadi tim gugus tugas jangan berpikir bergerak sendiri. Bu Gubernur selalu mengikuti perkembangan di ATR/BPN. Beliau selalu memanggil dan menanyakan soal PTSL, soal penataan aset dan penataan akses yang dilakukan tim gugus tugas,” katanya.

“Jadi ketika kesulitan anggaran jangan takut untuk bicara. Karena ini sinergi kita bersama. Apa yang bisa kita bantu sehingga gugus tugas ini terus berjalan. Kalau butuh oli, butuh bensin pasti akan kita bantu sehingga gugus tugas ini dapat terus bergerak maju dan melakukan tugas yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jatim, Jonahar, menyambut baik arahan yang diberikan oleh Sekda Adhy. Menurutnya, saat ini ada sekitar 6 lokasi prioritas reforma agraria yang sudah dan sedang dilakukan redistribusi.

Keenam lokasi tersebut antara lain berada di desa Gadungan dan Sumberagung Blitar, desa Curahnongko dan Mangaran Jember, desa Ringinkembar Kabupaten Malang, desa Sekarbanyu kabupaten Malang, desa Tegal Rejo kabupaten Malang dan terakhir adalah desa Puncu kabupaten Kediri.

“Dari beberapa lokasi prioritas, khusus untuk dusun Puncu Kabupaten Kediri akan diselesaikan pada tahun ini dan akan dicanangkan sebagai Kampung Reforma Agraria,” katanya.

Sebagai tambahan, tahun 2023 telah terbit SK Pelepasan Kawasan Hutan pada 10 kabupaten/kota terkait tindak lanjut kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) hasil pendataan kegiatan PPTPKH di tahun 2022, yang kemudian diberikan SK penetapan TORA (SK biru) untuk 3 kabupaten/kota yakni Kota Batu, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Madiun.

“Dengan diterbitkannya SK penetapan TORA Ini maka menjadi dasar ditindaklanjuti dengan redistribusi tanah di kota Batu dan Kabupaten Madiun pada tahun ini dan untuk kabupaten Banyuwangi akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024,” ucapnya.**