Peringatan Ekonom Agar Ekonomi Selamat di 2023
BI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka perdagangan pertama di Bursa Efek Indonesia tahun 2023 yang disiarkan virtual, Senin (2/1/2023) yang lalu menyatakan bahwa Tahun 2023 ini adalah tahun ujian bagi ekonomi global dan ekonomi Indonesia.
Ia meminta supaya Pemerintah berhati-hati dan waspada.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada event Catatan Awal Tahun Indef 2023, Kamis (5/1/2023) memberikan catatan untuk pemerintah agar ekonomi Indonesia selamat di tahun 2023.
Pertama, Faisal Basri menyoroti sektor industri di Indonesia yang terus menerus mengalami kemunduran.
Menurutnya salah satu penyebabnya adalah kurang inovasi pada industri di Indonesia.
Menurutnya selama ini sektor industri di Indonesia mendapatkan investasi yang besar, namun kualitasnya kurang baik.
Sejauh ini investasi yang masuk hanya dalam bentuk otot bukan dalam otak. Maksudnya, investasi yang masuk berupa fisik konstruksi dan bangunan sehingga masih sangat kurang untuk urusan inovasi, misalnya untuk riset dan pengembangan.
Maka dari itu, ada baiknya investasi soal riset, pengembangan, dan teknik bisa lebih banyak dilakukan di Indonesia agar sektor industri bisa tumbuh kembali.
Kedua, Didin Damanhuri mengingatkan soal ancaman oligarki ekonomi yang mulai bergerak di tahun politik. Menurutnya, oligarki ekonomi dapat menyebabkan kemunduran demokrasi dan ketimpangan ekonomi.
Dia menyoroti fenomena banyaknya oligarki ekonomi yang berkembang menjadi investor di balik agenda politik pada pemilihan umum.
Memurutnya, pergerakan oligarki ekonomi mulai kelihatan saat disahkannya sejumlah undang-undang yang di luar prosedur seperti UU Minerba, KPK, Cipta Kerja, MK, Ibu Kota Negara (IKN) naru, Hukum Pidana dan terakhir Perppu Cipta Kerja.
Ketiga, Didik J Rachbini menyoroti utang pemerintah yang terus membengkak. Di tahun 2014 utang pemerintah di kisaran Rp. 2.600 Triliun, sedangkan hingga November 2022 utang pemerintah sudah Rp. 7.500 Triliun.
Didik menilai Jokowi akan mewariskan utang belasan ribu triliun kepada pemimpin berikutnya.
Menurutnya, hal ini terjadi karena buruknya sistem politik di Indonesia, sehingga perencanaan keuangan negara menjadi sangat buruk.
Ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Yang jadi masalah adalah adanya kemunduran pada dunia politik di Indonesia, terlalu banyak kongkalikong yang membuat fungsi check and balance di DPR menjadi sangat lemah.
Ada fakta berdasarkan defisit anggaran terjadi karena perencanaan anggaran kurang matang. Perkembangan utang pemerintah meningkat akhirnya kondisi politik merusak demokrasi.**
