Transaksi P3DN Hari Pertama Mencapai Rp.36,18 Triliun, Menperin Optimis Capai Target
BI – Di hari pertama, 15/3/2023, pelaksanaan Business Matching Belanja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membukukan transaksi sebesar Rp 36,18 triliun.
Peringkat pertama penyerapan komitmen PDN pada kategori kementerian dipegang oleh Kementerian Pertahanan dengan nilai transaksi Rp 7,36 triliun, dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dengan nilai transaksi Rp 5,56 triliun dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nilai transaksi Rp 2,53 triliun.
Sedangkan penyerapan komitmen PDN pada kategori pemerintah daerah, peringkat pertama dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai transaksi Rp 436 miliar, dilanjut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai transaksi Rp 346 miliar dan Pemerintah Provinsi jawa Tengah dengan nilai transaksi Rp 258 miliar.
Penyerapan komitmen PDN sendiri dapat dipantau secara real time melalui situs lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860 . Dalam situs tersebut menunjukkan berbagai informasi perihal monitoring perencanaan, pelaksanaan, pembayaran PDN tahun anggaran 2023, transaksi dari Business Matching dan lain sebagainya.
Pada perencanaan belanja PDN dalam kategori pemerintah daerah, pengadaan terbesar adalah pada pekerjaan kostruksi dengan nilai 177,37 triliun. Kemudian belanja barang Rp 126,77 triliun dan jasa lainnya Rp 63,55 triliun.
Kemenperin sendiri menargetkan dalam gelaran tersebut nilai transaksi mencapai Rp 250 triliun atas pembelian produk dalam negeri oleh lembaga negara, kementerian / lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, badan usaha tertentu.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin) optimis transaksi pembelian PDN dapat melebihi target Rp 250 triliun, mengingat potensi penyerapan anggaran kementerian / lembaga / pemerintah daerah mencapai Rp 622,55 triliun.
Dalam pembukaan gelaran ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa belanja PDN merupakan langkah strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing industri di tanah air. Menurutnya, pengoptimalan penggunaan anggaran seluruh instansi harus dilakukan dengan melakukan pembelian produk lokal.
Senada dengan Presiden, Menperin juga menyampaikan bahwa Business Matching Belanja PDN juga diharapkan dapat memetakan kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan oleh kementerian / lembaga / pemerintah daerah / BUMN/BUMD pada tahun 2023, sehingga produsen dalam negeri bisa memanfaatkan peluang yang ada.
Business Matching Belanja PDN 2023 akan berlangsung hingga 17 Maret 2023 dan rencananya akan ditutup oleh Menteri Perindustrian. Business Matching ini mempertemukan instansi pengguna dengan perusahaan industri di dalam negeri yang memiliki produk-produk sesuai dengan kebutuhan.**
