AHY Ungkap Biang Kerok Susahnya Basmi Truk Obesitas
BI-Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan persoalan Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) atau truk obesitas bukanlah hal yang baru di Indonesia, melainkan permasalahan yang sudah belasan tahun belum mendapatkan titik terang. Hal ini dikarenakan banyaknya tantangan yang dihadapi, mulai adanya penolakan dari berbagai kalangan hingga tantangan pada kebijakan yang belum tepat sasaran.
“Oleh karena itu kami bertekad kali ini benar-benar bisa sukses. Namun tentu banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak hal yang harus dikawal agar tidak kembali menemui jalan buntu,” kata AHY usai melakukan Rapat Koordinasi Penanganan ODOL yang digelar di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Dalam rapat tersebut, AHY mengatakan tiga isu yang mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk segera diselesaikan. Diantaranya yakni pemberantasan pungli, kesejahteraan supir truk serta deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait dengan angkutan barang.
AHY mengatakan praktik pungli yang terjadi di lapangan membuat para pengusaha maupun supir truk untuk membawa beban yang berlebihan. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya yang dikeluarkan.
Ia menyebutkan setiap truk bisa mengeluarkan biaya antara Rp 100 hingga Rp 150 juta per tahun hanya untuk pungli di jalan raya. Menurutnya hal ini juga lah yang membuat biaya logistik di Indonesia mahal.
“Jadi, kenapa biaya logistiknya besar, menjadi mahal? Karena banyak pungli di sana-sini,” katanya.
AHY menegaskan bahwa pemerintah bakal memberantas pungli secara keseluruhan tanpa pandang bulu. Dalam hal ini dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Polri untuk memberantas praktik pungli di Indonesia.
“Jadi, pencegahan nomor satu, tapi penindakan selalu menjadi opsi yang bisa digunakan untuk menegakkan hukum yang seharusnya dikawal bersama-sama,” katanya.
Isu kedua yang mendapatkan perhatian yakni adanya peningkatan kesejahteraan supir truk yang selama ini rentan dalam sistem logistik di Indonesia. Dalam banyak kasus kecelakaan yang terjadi akibat truk obesitas, para pengemudi tidak memiliki pilihan lain selain mengemudikan kendaraan dengan beban berlebih demi memenuhi tuntutan pekerjaan.
“Kesejahteraan para pengemudi ini juga harus diperhatikan. Upahnya bagaimana, benefit untuk kesehatan, jaminan kesehatannya bagaimana, jaminan ketenagakerjaannya juga harus dipastikan. Agar secara menyeluruh, ini juga kita dedikasikan untuk bukan hanya menjamin keselamatan pengemudi di jalan, tapi juga sama-sama kita mencari jalan. Makanya kita hadirkan juga Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa memperhatikan kesejahteraan para pengemudi ke depan,” katanya.
Ketiga yakni, pentingnya deregulasi dan sinkronisasi aturan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sektor transportasi dan logistik.
“Banyak aturan yang harus kita sederhanakan, bukan hanya dipangkas, tapi juga diintegrasikan satu sama lain, sehingga tidak ada ambiguitas dalam pelaksanaan ataupun penegakan di lapangan, implementasinya di lapangan, karena jelas rujukannya, jelas referensi dan peraturannya,” katanya.***
