Pembangunan Ribuan Kopdes di Jatim Dipercepat, 530 Unit Telah Beroperasi
BI-Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah setempat. Dari sekitar 5.600 unit yang masih dalam proses pembangunan, 530 gerai di antaranya resmi beroperasi di delapan kabupaten/kota dan mulai melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jatim Endy Alim Abdi Nusa membeberkan ribuan koperasi lainnya saat ini masih masuk tahap penyelesaian. Pembangunan 2.500 hingga 3.000 unit KDKMP telah rampung secara fisik, tetapi mayoritas di antaranya belum dapat beroperasi karena dalam proses penyempurnaan sistem dan sarana pendukung.
“Hingga saat ini yang telah beroperasi sesuai peresmian Presiden Prabowo Subianto jumlahnya 530 koperasi di delapan kabupaten/kota. Sekarang fokus kami adalah memastikan seluruh operasionalnya dapat berjalan sesuai standar,” beber Endy, Kamis (4/7/2026).
Menurut dia, evaluasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Jatim akan dilakukan secara berkala, mulai dari penerapan standar operasional, jam pelayanan, kesiapan pegawai, hingga kelengkapan sistem kasir dan administrasi barang. Beberapa unit koperasi, lanjut Endy, hingga saat ini masih menyelesaikan proses penginputan ribuan produk ke dalam sistem digital yang disiapkan, pemasangan jaringan utilitas, hingga penataan gerai.
“Kami memastikan SOP dapat dijalankan. Jam buka, jam tutup, kesiapan pegawai, semuanya kami periksa agar pelayanan kepada masyarakat optimal,” ujarnya.
Ia menyebut keberhasilan operasional koperasi juga bergantung pada kelancaran distribusi barang oleh PT Agrinas sebagai mitra penyedia kebutuhan pokok.
Saat ini komoditas yang paling banyak dibutuhkan masyarakat masih didominasi beras, gula, minyak goreng, hingga LPG. Selain itu, koperasi juga menjual berbagai produk kebutuhan harian, seperti mi instan, susu, makanan ringan, dan produk rumah tangga dengan harga yang dinilai kompetitif.
Endy menegaskan KDKMP bukan dibangun untuk bersaing secara langsung dengan jaringan ritel modern. Ia menyatakan terdapat perbedaan mendasar yang terletak pada sistem kepemilikan, di mana KDKMP merupakan kepunyaan seluruh warga desa atau kelurahan sehingga kebermanfaatan ekonomi yang diperoleh akan kembali kepada masyarakat.
“KDKMP fokus memastikan masyarakat bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Ini menjadi jaminan bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Ia menyatakan masyarakat tetap diperkenankan untuk berbelanja di ritel modern apabila menginginkan produk berkualitas premium. Namun, bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian harga barang yang terjangkau, Endy menyatakan KDKMP hadir sebagai instrumen perlindungan ekonomi.
Selain memperkuat distribusi sembako, Endy menyebut KDKMP juga akan diarahkan mengembangkan bisnis sesuai potensi lokal masing-masing daerah.
Calon manajer koperasi yang saat ini masih menjalani pelatihan akan didapuk menjadi motor pengembangan unit usaha yang relevan dengan karakteristik sumber daya alam wilayah setempat, mulai dari komoditas beras, sayuran, telur hingga produk unggulan lainnya.
“Setiap daerah memiliki karakter usaha berbeda. Manajer nanti akan mengembangkan koperasi berdasarkan potensi ekonomi lokal sehingga koperasi tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga pusat penggerak ekonomi desa,” tuturnya.***
