Purbaya Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik sampai Akhir 2026

BI-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026.

Purbaya mengatakan APBN masih sanggup untuk memberikan subsidi agar harga BBM tetap terjaga. Menurutnya, defisit APBN juga tidak akan jebol di atas 3% PDB karena pemberian subsidi BBM, dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata US$100 per barel.

“Kami siap tidak menaikkan [harga] sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi dengan asumsi harga minyak rata-rata US$100 per barel sampai akhir tahun,” katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).

Purbaya mengaku mendengar keraguan publik mengenai kesanggupan negara menjaga harga BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Dari kabar yang beredar, uang negara hanya sanggup memberikan subsidi BBM untuk 2 pekan ke depan.

Di hadapan anggota Komisi XI DPR, Purbaya menegaskan negara memiliki dana yang memadai untuk memberikan subsidi BBM hingga akhir tahun. Menurutnya, pemerintah juga sudah menghitung ruang fiskal yang tersedia apabila harga minyak dunia rata-rata mencapai US$80 per barel, US$90 per barel, serta US$100 per barel.

Perlu diketahui, harga ICP dalam asumsi makro APBN 2026 adalah senilai US$70 per barel.

“Sudah dihitung asumsi harga minyak dunia rata-rata US$100 sepanjang 2026 dan dengan exercise tertentu anggaran bisa kita tekan masih [defisit] 2,92% dari PDB,” ujarnya.

Purbaya menambahkan pemerintah telah memiliki pertahanan berlapis untuk merespons kenaikan harga minyak dunia. Tak hanya itu, Indonesia juga berpeluang meraup berkah sejalan dengan kenaikan harga komoditas global.

Menurutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah menjanjikan tambahan penerimaan negara karena kenaikan harga minyak dan batu bara di pasar dunia.

Di sisi lain, negara masih memiliki bantalan fiskal berupa saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp420 triliun. Menurutnya, SAL bisa dipakai sebagai bantalan apabila harga minyak dunia melonjak secara tidak terkendali.

Dalam penggunaan SAL, dia juga bakal meminta persetujuan Komisi XI DPR untuk menjaga kesinambungan APBN dan negara.

“Masyarakat enggak usah ribut, enggak usah takut. Kami sudah hitung,” imbuhnya. ***