Rupiah Ambrol ke Rp17.730, Kadin Jatim Minta Anggaran KDMP Dialihkan ke Infrastruktur

BI-Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran terhadap program atau kebijakan yang belum berdampak signifikan bagi perekonomian, di tengah tekanan besar yang saat ini menghimpit dunia usaha serta industri maupun daya beli masyarakat yang kian merosot.

Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengungkapkan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang saat ini telah menyentuh Rp17.730 per Senin (25/5/2026) pukul 10.40 WIB, mengakibatkan dampak yang berlapis terhadap dunia usaha maupun industri nasional.

Menurutnya, saat ini terdapat 3 lapisan dampak utama yang mulai dirasakan pelaku usaha imbas pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Di antaranya adalah kenaikan biaya produksi hingga melemahnya daya saing industri.

Ia menyebut melonjaknya biaya produksi menjadi dampak paling langsung akibat depresiasi yang dialami rupiah. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan industri nasional terhadap berbagai bahan baku impor yang diperdagangkan menggunakan dolar AS.

“Bahan baku seperti besi, baja, plastik, bahan kimia, hingga komponen elektronik masih mayoritas berasal dari aktivitas impor. Ketergantungan impor bahan baku industri manufaktur tanah air bahkan disebut masih berada di atas 70%,” beber Adik, Senin (25/5/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sektor industri terdampak signifikan, khususnya manufaktur, farmasi, otomotif, serta tekstil.

Di sisi lain, margin keuntungan pelaku usaha ikut tergerus karena biaya produksi yang meningkat, tanpa diiringi oleh harga jual produk yang tidak mudah untuk langsung dinaikkan secara langsung.

Selain menekan biaya produksi, pelemahan rupiah juga berdampak pada melemahnya daya saing industri nasional. Adik mengaku banderol produk-produk domestik lebih mahal di pasar ekspor sehingga kompetitivitas menurun dibanding produk dari negara lain.

“Para pelaku usaha kini mulai menahan stok bahan baku dan melakukan efisiensi produksi karena khawatir daya beli masyarakat terus menurun,” ungkapnya.

Adik menyatakan bila kondisi ini masih berlangsung maka dikhawatirkan dapat memicu ancaman gelombang besar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Daya beli masyarakat pun dikhawatirkan turut melemah karena stagnansi pendapatan bahkan terancam kehilangan sumber penghidupan.

“Pendapatan masyarakat tetap, sementara harga barang naik. Ini jadi problem daya beli. Akhirnya pengusaha membatasi impor bahan baku dan mengurangi produksi. Kalau dibiarkan seperti ini, ancaman PHK akan terus mengintai,” tegasnya.

Sebagai langkah bertahan, lanjut Adik, banyak pengusaha yang saat ini telah menempuh jalan jangka pendek untuk mengurangi margin keuntungan yang diperoleh dibanding langsung menaikkan harga produk ke pasar konsumen.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja.

“Mungkin selain efisiensi, yang dilakukan pengusaha adalah mengurangi keuntungan. Jadi tidak menaikkan harga dulu sementara, tapi mengurangi keuntungan, tapi itu juga tidak bisa terlalu lama,” bebernya.

Di tengah tekanan tersebut, Adik menyebut pihaknya masih melihat secercah harapan bagi industri dalam negeri. Ia mengatakan produk lokal saat ini justru memiliki peluang untuk lebih kompetitif dibanding barang impor, khususnya produk pertanian yang menggunakan bahan baku dalam negeri.

Adik pun mengklaim Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional saat ini masih memiliki potensi yang besar pada produk-produk pertanian dan peternakan yang dihasilkan oleh para peternak dan petani lokal.

“Produk-produk yang betul-betul lokal ini bisa lebih kompetitif dari produk impor yang sama. Contohnya petani jeruk atau durian, mereka bisa lebih menang dibanding produk impor langsung dari luar negeri. Produk pertanian, peternakan juga surplus. Itu salah satu kekuatan Jawa Timur,” paparnya.

Namun begitu, Kadin Jawa Timur memperkirakan bahwa gejolak ekonomi global cepat atau lambat akan berdampak banyak pada pertumbuhan ekonomi daerah apabila berlangsung dalam jangka waktu panjang.

“Pasti terkoreksi. Sekarang memang sudah bagus, tapi kalau kondisi ini terlalu lama, pertumbuhan ekonomi pasti terkoreksi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Kadin Jawa Timur mendesak pemerintah untuk melakukan realokasi postur anggaran pada program yang belum berdampak signifikan, seperti pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Hal tersebut dimaksudkan agar program-program yang mampu memicu pergerakan roda ekonomi nasional maupun regional dan menyerap tenaga kerja lebih besar, seperti proyek pembangunan infrastruktur, dapat dijalankan.

“Menurut hemat kami, pemerintah sudah sepatutnya berani dalam mengambil kebijakan realokasi anggaran. Proyek-proyek infrastruktur itu menyerap tenaga kerja dan secara nyata memicu perputaran ekonomi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kadin Jawa Timur juga meminta pemerintah untuk dapat memperkuat pemberian bantuan sosial, khususnya bantuan langsung tunai, untuk dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

“Yang paling diperlukan sekarang bansos, bantuan tunai. Jadi daya beli masyarakat bisa naik lagi dan pengusaha juga terbantu,” ujarnya.

Meski kondisi ekonomi global dinilai cukup berat, Adik mengaku pihaknya tetap optimistis pemerintah memiliki langkah dan kebijakan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kita sebagai pengusaha tidak boleh berpikir negatif atau pesimistis. Kita percayakan pada pemerintah, tapi tetap harus memakai strategi-strategi untuk menjaga usaha tetap berjalan,” pungkasnya.***