Kesenjangan Antar-Wilayah Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menuntut Langkah Serius
BI – Tak dapat dipungkiri, lebarnya jurang kesenjangan antar-wilayah di Indonesia menjadi sorotan serius. Dampaknya, terjadilah ketimpangan yang signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil dari pembangunan yang tidak merata secara komprehensif.
Menanggapi fenomena ini, langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan antar-wilayah yang sangat lebar menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (17/11/2023), hal ini dianggap sebagai masalah serius yang memerlukan formula serius untuk menurunkan tingkat kesenjangan sosial yang terjadi.
Penilaian Senator asal Jawa Timur tersebut menyoroti bahwa ketimpangan ini akan menjadi hambatan serius dalam implementasi program pengentasan kemiskinan dan program lainnya. Oleh karena itu, langkah nyata harus diambil untuk menekan kesenjangan antarwilayah, dengan memberikan prioritas pada pembangunan manusia di Indonesia Timur.
Dalam pandangan LaNyalla, ada lima langkah yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah. Pertama, pembangunan harus memusatkan perhatian pada penduduk. Kedua, pembangunan bertujuan memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek ekonomi.
Langkah ketiga adalah memperhatikan upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal dan meningkatkan kemampuan atau kapabilitas manusia. Keempat, pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yakni produktivitas, pemerataan, kesinambungan, serta pemberdayaan. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.
Sebagaimana diungkapkan dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan yang berlawanan dengan kesetaraan menjadi kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), BPS mencatat data bahwa Papua merupakan daerah dengan IPM paling rendah. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, Papua tertinggal sebanyak 20,54 poin, dengan indikator yang diukur dari pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
