Menteri PANRB Ungkap Jurus Terbaru Pemerintah Untuk Bikin Pelayanan Publik Tanpa Antre

0
180

BI – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengungkap tentang rencana pemerintah untuk membuat pelayanan publik yang lebih lincah dan mudah, serta tanpa antre. Bagaimana caranya?

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin, 10/4/2023, Anas menjelaskan bahwa pemerintah akan mengintegrasikan data publik ke dalam digital melalui empat ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.

Ekosistem pertama adalah dengan membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan konsep direct service atau pelayanan langsung.

Ekosistem kedua adalah electronic service yang saat ini sudah dikembangkan dalam bentuk MPP Digital.

Selanjutnya, ekosistem ketiga adalah pelayanan mandiri alias self-service. Terakhir, ekosistem keempat adalah mobile service atau pelayanan langsung dengan skema pelayanan keliling ke berbagai tempat.

Anas juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan percobaan Smart Kampung di Banyuwangi, bekerja sama dengan sejumlah pihak mulai dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perum Peruri, hingga Lembaga National Single Window (LNSW).

Program ini diharapkan dapat terus direplikasi dan diterapkan ke semakin banyak kabupaten/kota di Indonesia.

Salah satu bentuk implementasi dari empat ekosistem tersebut adalah MPP Digital, pelayanan publik berbasis elektronik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi.

Fitur-fitur utama dari MPP Digital antara lain terkait dengan pengajuan permohonan pelayanan, tracking layanan, riwayat layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, hingga notifikasi.

Dengan menggunakan face recognition, data penduduk dapat tersimpan secara digital, sehingga mereka tidak perlu lagi mengisi data secara berulang kali. Hal ini akan membuat proses pelayanan publik menjadi lebih mudah dan efisien.

Anas mengatakan bahwa MPP Digital ini akan diimplementasikan pada Mei 2023 di sedikitnya 20 kabupaten/kota, dan menuju ke 100 kabupaten/kota selanjutnya.

Dengan terus melakukan replikasi dari Smart Kampung yang ada di Banyuwangi, diharapkan bahwa pelayanan publik tanpa antre dapat segera dirasakan oleh masyarakat Indonesia di seluruh penjuru negeri.**

Leave a reply